Soal PSBB Jakarta, Gerindra: Bukti Anies Patuh Instruksi Jokowi

MONITOR, Jakarta – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang akan menarik rem darurat atau memberlakukan PSBB total mulai Senin (14/9) besok, banyak menuai kritik. Diantaranya datang dari sejumlah menteri.

Melihat hal ini, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, M Taufik tak tinggal diam. Wakil Ketua DPRD DKI ini pun menyebut, kebijakan Anies menarik rem darurat menjadi bukti kalau Anies patuh terhadap apa yang di intruksikan Presiden Jokowi yang menyebutkan masalah kesehatan harus lebih diutamakan.

“Apa yang diputuskan Pak Anies, menarik rem darurat justru sejalan dengan instruksi Presden Jokowi. Saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara (Senin, 7 September 2020) lalu, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa kunci dari ekonomi kita agar menjadi baik adalah kesehatan yang baik,” ujar Taufik kepada MONITOR.

Mendengar intruksi Jokowi tersebut, kata Taufik, fokus penanganan Covid-19 adalah masalah kesehatan. Kesehatan harus dinomorsatukan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk fokus pada penanganan pencegahan Covid-19 secara baik. Jika aspek kesehatan dalam menangani Covid dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi akan ikut membaik.

“Ini yang sedang dilakukan Pak Anies, agar pencegahan Covid-19 bisa berjalan maksimal kebijakan kembali memberlakukan PSBB total memang perlu dilakukan. Tujuannya jelas Pak Anies ingin warganya sehat,” ungkapnya.

Taufik pun merasa heran, jika sejumlah menteri yang merupakan anak buah Jokowi mengkritik sebuah kebijakan yang sejalan dengan instruksi Presiden. Sangat tidak elok jika menteri mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden dalam prinsip penanganan Covid-19.

“Mestinya para menteri tersebut mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan barometer nasional. Janganlah bersikap tidak adil karena Anies Baswedan yang bicara/mengambil keputusan,” terangnya.

“Jadi saya berpendapat, kebijakan Anies Baswedan memberlakukan PSBB total dengan mengistilahkan mencabut rem darurat merupakan upaya menyelamatkan warga Jakarta dari makin merajalelanya Covid-19. Jumlah warga yang positif Covid-19 terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Ketersediaan kamar rumah sakit di Ibukota bagi pasien Covid-19 makin terbatas, dan sangat mungkin akan banyak pasien yang tidak tertampung jika kasus terus meningkat,” sambungnya.

Diakui Taufik, memang kebijakan “mencabut rem darurat” yang diambil Anies yang akan mulai berlaku 14 September 2020 akan mempengaruhi roda perekonomian Ibukota.

“Langkah Anies Baswedan ini adalah langkah menyelamatkan nyawa warga Jakarta dan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19. Bagi Anies, nyawa warganya jauh lebih berharga dari harta-benda,” tegasnya.

Taufik pun berharap semua langkah ataupun kebijakan yang diambil Anies dalam menghadapi pamdemi Covid-19 bisa membuahkan hasil. Dengan demikian, lanjut Taufik, semuanya bisa kembali mau bergandeng tangan dalam menghadapi Covid-19, menyelamatkan nyawa rakyat, dan pada gilirannya memulihkan perekonomian bangsa.

“Sudah saatnya kita mengesampingkan ego sektoral dalam menghadapi masalah bangsa ini,” pungkasnya.