BUMN

Pertamina Maksimal Jalankan Tahapan Transisi Blok Rokan

MONITOR, Jakarta – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus bersiap mengambil alih operasional wilayah kerja (WK) Blok Rokan yang akan dimulai pada 9 Agustus 2021 mendatang.

Di masa transisi ini, PHR secara maksimal melakukan upaya-upaya agar operasional WK Rokan nantinya tetap berjalan baik, salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa.

Direktur PT PHR RP Yudantoro mengatakan, sampai saat ini PHR sedang melakukan pemetaan kontrak-kontrak yang ada di PT CPI dan rencana kerja PHR pasca transisi.

PHR juga tengah melakukan penentuan kebutuhan barang dan jasa dari seluruh entitas fungsi pengguna. Untuk mempercepat proses pengadaan nantinya, PHR pun telah mulai bertemu dengan para calon mitra kerja dan melakukan sosialisasi terkait proses dan prosedur pengadaan di PHR.

Sosialisasi ini dilakukan secara daring (online) pada Kamis (3/9/2020) kepada sekitar 150 calon mitra kerja yang merupakan mitra kerja PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang pernah menangani sejumlah kebutuhan barang dan jasa di WK Rokan.

“Kami menyadari PHR tidak dapat bekerja sendiri untuk mengoptimalkan dan mengembangkan WK Rokan. Untuk itu diperlukan adanya keterlibatan para mitra kerja dalam pengadaan barang dan jasa yang kita butuhkan untuk keperluan dan kepentingan operasional WK Rokan,” kata Yudantoro.

Data Mitra Kerja dan Kontrak Terkait Blok Rokan Diperlukan untuk Percepatan Transisi

Terkait dengan data mitra kerja dan kontrak, Yudantoro mengatakan, dibantu oleh SKK Migas, PHR terus melakukan komunikasi intensif dengan PT CPI untuk percepatan transisi dokumen atau data dari kontrak mitra kerja yang dimiliki PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) selama periode 2017 – 2021, termasuk yang sudah habis masa waktu kontraknya namun masih diperlukan untuk operasional WK Rokan.

Dokumen kontrak ini diperlukan mengingat rencana pengadaan barang dan jasa untuk operasi rutin, akan berdasarkan pada mapping kontrak yang ada di WK Rokan saat ini. Sementara itu, untuk operasi non rutin dilakukan berdasarkan rencana kerja dan target produksi yang ditentukan oleh PHR.

“PHR akan segera menyiapkan pengadaan kontrak WK Rokan berbasis informasi dari operator eksisting, sehingga memungkinkan PHR menyiapkan lingkup kerja dan spesifikasi teknis yang memadai,” kata Yudantoro.

Pengadaan barang dan jasa di PHR, tambah Yudantoro, akan dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan dengan melakukan efisiensi di semua bidang.

Koordinasi dengan mitra kerja yang akan menjadi mitra bisnis PHR dapat dilakukan melalui mekanisme Business to Business.

“PHR akan melakukan sinergi dengan Pertamina Group maupun BUMN untuk bidang-bidang terbatas, misalnya pengadaan helikopter dengan Pelita Air, pengadaan sebagian rig onshore dengan PDSI. Sehingga, kami juga tetap akan melibatkan perusahaan-perusahaan lokal dan nasional lainnya dalam aktivitas operasi di WK Rokan,” pungkas Yudantoro.

Recent Posts

DPR Semprot BP BUMN Karena Nasib 1.225 Eks Karyawan Merpati Masih Terkatung-katung

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris geram kepada pihak BP…

7 jam yang lalu

Hadapi Lonjakan Harga Plastik, Puan Dorong Penggunaan Kemasan Alternatif dari Bahan Organik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan harga plastik dapat menjadi momentum…

8 jam yang lalu

Waka Komisi X DPR Dorong Sanksi dengan UU TPKS di Kasus FH UI: Jangan Normalisasi Kekerasan Seksual!

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak pihak Universitas…

8 jam yang lalu

Marak Kasus Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan, Legislator Desak Evaluasi Total Tradisi dan Edukasi UU TPKS

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual di…

8 jam yang lalu

Fitur CCTV Travoy Diakses 3,59 Juta Kali Selama Periode Mudik-Balik Lebaran 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat tingginya antusiasme pengguna yang mengoptimalisasi fitur…

9 jam yang lalu

Inabuyer B2B2G Expo 2026 Perkuat Peran UMKM dalam Rantai Pasok Program Prioritas Nasional

MONITOR, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Lembaga Kebijakan…

9 jam yang lalu