Pasangan Idris-Imam saat melakukan pendaftaran ke KPU Depok. (Foto: Boy)
MONITOR, Depok – Pasangan bakal calon (Balon) wali kota dan wakil wali kota Depok Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono resmi mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota di Kantor KPU Depok, Minggu (06/09/2020).
“Alhamdulillah, kami bersyukur proses pendaftaran kami di KPUD berjalan dengan lancar dan aman, suasananya sesuai dengan ketentuan protokol Covid-19,” kata Mohammad Idris di Kantor KPU Depok, Minggu (06/09/2020).
Idris menyebut, seluruh berkas persyaratan pendaftaran dirinya dan Imam Budi Hartono sebagai calon wali kota dan wakil wali kota sudah lengkap, dan telah diterima oleh KPU Kota Depok.
Karena itu, Idris menjelaskan, terkait dugaan ijazah palsu yang diisukan terhadap dirinya oleh sekelompok orang, tidaklah terbukti. Sebab, semua persyaratan pencalonannya sudah dinyatakan lengkap oleh KPU Depok.
“Jadi insyaAllah tidak ada lagi gembar-gombor isu-isu masalah ijazah palsu saya. 100 persen ini syarat-syaratnya sudah selesai,” tegas Idris.
Untuk itu, Idris mengatakan, dirinya telah mengajukan berkas permohonan cuti sebagai wali kota Depok kepada Gubernur Jawa Barat. Begitu pula dengan Imam Budi Hartono yang telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Pak Imam tadi (penyerahan) persyaratan diantaranya pengunduran diri sudah selesai, dan gak ada masalah. Saya sudah mengajukan cuti ke Gubernur, cutinya (mulai) pada tanggal 26,” ujarnya.
MONITOR, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah…
MONITOR, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta menorehkan sejarah baru di…
MONITOR, Jakarta - Pengamat komunikasi politik dari The London School of Public Relations (LSPR Communication…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kematian seorang anak bernama Raya di…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi menjalin kerja sama dengan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi berbagai kritik publik terkait tunjangan perumahan…