Kinerja TGUPP di Lingkungan Pemprov DKI Dinilai Tidak Jelas

MONITOR, Jakarta – Keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kian disorot. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bahkan diminta untuk mempertimbangkan kembali kehadiran timnya itu. Pasalnya selain kinerjanya tak bisa diukur, kehadiran TGUPP juga menyedot anggaran APBD DKI yang tidak sedikit.

“Saya kira di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini Pak Anies benar-benar harus mempertimbangkan kembali keberadaan TGUPP. Sebab selain kinerjanya tidak jelas, kehadiran TGUPP juga menghabisan anggaran Pemprov DKI dengan harus membayar gaji mereka. Dan ini jelas pemborosan,” ujar Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi, saat menjadi pembicara di acara Kongkow Aktivis Jakarta Diaspora Jakarta Milenial dengan tajuk “Mengukur Kinerja Anies Baswedan” di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (28/8/2020).

Kata Uchok dengan jumlah kurang lebih 67 orang TGUPP, Pemprov DKI Jakarta harus mengeluakan anggaran operasional untuk TGUPP sekitar Rp 19,8 miliar, yang diambil dari pos APBD DKI.

“Saya kira angka miliaran rupiah itu kalau digunakan untuk membantu UMKM di Jakarta ditengah pandemi akan sangat berguna sekali, ketimbang diberikan untuk biaya operasional TGUPP yang dimasa pandemi kerjanya tidak jelas dan terkesan makan gaji buta,” terang Uchok.

Namun demikian, Uchok juga menawarkan opsi kepada Anies, kalaupun Anies tidak bisa membubarkan TGUPP, Anies bisa mengurangi jumlah orangnya.

“Misalkan sekarang jumlah TGUPP ada 67 orang. Nah dikurangi aja jadi 10 orang. Dengan dikurangi jumlah orangnya kan mengurangi beban APBD DKI,” jelas Uchok

Ditempat yang sama, Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika, justru menyarankan agar Anies mengembalikan marwah TGUPP pada awal dibentuk pada 2014 oleh Jokowi saat menjadi Gubernur Jakarta.

“Saat dibentuk, TGUPP merupakan kanalisasi bagi pejabat-pejabat eselon II yang tidak masuk dalam strukturisasi, sehingga dengan adanya kanalisasi tersebut, maka jka saat restrukturisasi selanjutnya di antara pejabat eselon II tersebut ada yang kembali dibutuhkan, mereka dapat ditarik kembali,” ungkap Agus.

Mantan anggota DPRD DKI Jakarta H Zainuddin, yang juga menjadi pembicara dalam kongkow aktifis Jakarta, mengatakan, sebaiknya kebaradaan TGUPP dibubarkan saja. Zainuddin menilai dengan besarnya kewenangan atau peran TGUPP ini dapat memangkas kreativitas birokrasi di lingkungan Pemprov DKI.

“Dengan pengalaman puluhan tahun, sebenarnya para birokrat di DKI itu banyak yang ahli dan handal disemua bidang,” ungkap Oding

Karena itu, Oding yang juga menjabat sebagai Bamus Betawo ini, meminta Anies menyederhanakan TGUPP agar kinerjanya tidak mengganggu kinerja birokrat di DKI.

“Karena saya yakin jika birokrat diberdayakan secara maksimal, Jakarta akan tumbuh lebih baik lagi,” pungkasnya.