POLITIK

KAMI Enggan Ladeni Reaksi yang Tak Substantif

MONITOR, Jakarta – Deklarator dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan meladeni sikap yang tidak substantif atas sikap yang telah dideklarasikan.

“Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elite, apalagi ‘buzzer’ bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Din mengatakan, KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, Din pun mempertanyakan jika yang mereka sampaikan tidak ditanggapi secara isi atau substansinya, melainkan berkelit menyerang secara pribadi dan cenderung mengalihkan opini.

Setidaknya, menurut Din, ada dua pertanyaan yang diajukan KAMI kepada pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk dijawab.

Pertama, Din menyebutkan, soal oligarki politik yang membuat keputusan partai politik ditentukan segelintir atau bahkan satu orang saja dan akhirnya mengendalikan DPR yang membuat aspirasi rakyat terabaikan.

Kedua, lanjut Din, budaya politik dinasti yang menghalangi orang-orang yang sebenarnya lebih berkualitas untuk maju sebagai pemimpin. “Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tapi sementara cukup dua itu,” ujarnya.

Din mengatakan bahwa KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan. “KAMI siap berdiskusi, bahkan berdebat mengadu pikiran,” katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya KAMI mendeklarasikan diri dan mengklaim bahwa setidaknya ada 150 tokoh yang sudah bergabung. Di antara 150 tokoh itu ada puteri Presiden RI Pertama Bung Karno yakni Rachmawati Soekarnoputri, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Ka’ban dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis.

Recent Posts

DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Perkuat Tata Kelola Sektor Keuangan

MONITOR, Jakarta - Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4…

1 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Transformasi Industri Lewat Forum BRICS PartNIR 2026 di Tiongkok

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat kerja sama internasional guna mendukung transformasi industri…

3 jam yang lalu

Nurhadi Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan…

3 jam yang lalu

Kemenhaj Dorong Komoditas Pangan RI Masuk Rantai Pasok Katering Haji Arab Saudi

MONITOR, Madinah – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf mendorong…

3 jam yang lalu

Waspadai Dampak Lonjakan Kurs Dolar AS terhadap Sektor Pangan Nasional

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak lonjakan kurs…

4 jam yang lalu

OTT Senyap Kasus Imigrasi, KPK Beri Kado Ultah Pancasila Untuk Rakyat

MONITOR, Jakarta – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus…

4 jam yang lalu