POLITIK

Sukamta Sebut Pemerintah Seperti Sedang Pengaruhi Psikologi Rakyat

MONITOR, Jakarta – Tergesa-gesa dalam memilih vaksin COVID-19 dinilai sebagai bentuk upaya pemerintah mempengaruhi psikologis rakyat.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengungkapkan bahwa saat ini berbagai negara berlomba-lomba menemukan vaksin COVID-19, bahkan sudah ada beberapa yang berani menawarkan dan telah memberikan perkiraan harga namun vaksin belum selesai uji klinik fase ketiga.

Selain itu, menurut Sukamta, belum ada satupun yang menyatakan menemukan vaksin yang dapat menangkal COVID-19.

“Pemerintah terkesan terburu-buru dengan memutuskan vaksin produksi Sinovac yang akan digunakan. Padahal uji klinis tahap 3 yang dilakukan Sinovac bekerjasama dengan Biofarma belum keluar hasilnya. Apakah efektif menangkal virus COVID-19 atau tidak?,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

“Kemudian penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa Covid-19 mengalami mutasi sehingga dimungkinkan ketika uji klinis tahap 3 berhasil namun pada saat vaksinasi secara massal, Covid-19 telah memiliki mutasi berbeda sehingga tidak efektif,” ujar Sukamta melanjutkan.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu merasa bahwa pemerintah sedang mempengaruhi psikologi masyarakat dan khususnya pelaku bisnis dengan memberikan keyakinan bahwa pemerintah di jalan yang benar dalam penanganan COVID-19 setelah mengadakan perjanjian komitmen penyediaan vaksin.

Namun, menurut Sukamta, langkah pemerintah itu bisa menjadi blunder di kemudian hari apabila ternyata vaksin COVID-19 tersebut tidak efektif. Sehingga berdampak pada rentannya kesehatan masyarakat dan kerugian negara. 

“Kami berharap kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama sehingga kehati-hatian dalam menentukan vaksin. Vaksin harus benar-benar tepat dan efektif untuk melindungi masyarakat di Indonesia,” kata legislator asal DI Yogyakarta itu.

Sukamta juga berpesan kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan sabun walaupun kelak ditemukan obat maupun vaksin.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kemenlu telah menjalin kerja sama produksi vaksin COVID-19 dengan perusahaan asal China, Sinovac. Alasan pemerintah memilih Sinovac berdasarkan pada pengalaman Sinovac dalam hal pengembangan vaksin SARS, kemudian mempunyai produk yang memenuhi pre-kualifikasi WHO dan kesamaan platform produksi dengan Bio Farma yakni inactivated vaccine.

Namun menurut info yang beredar luas, vaksin produksi Sinovac merupakan vaksin dengan harga termahal dibandingkan dengan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh perusahaan lain dan belum teruji efektif mematikan virus COVID-19.

“Upaya menenangkan masyarakat perlu, namun jangan sampai berbuah kerugian baik bagi rakyat maupun negara,” ungkap Sukamta menambahkan.

Recent Posts

Peternak Lumajang Ari Borong Empat Gelar di Kontes Ternak DKPP 2026

MONITOR, Lumajang - Peternak asal Kabupaten Lumajang, Ari, meraih empat gelar juara dalam Kontes Sapi,…

3 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Guruh Soekarnoputra Wariskan Nasionalisme Lewat Seni dan Budaya

MONITOR, Jakarta - Kepergian seniman dan budayawan Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra meninggalkan warisan penting dalam…

17 jam yang lalu

Delegasi U.S. Army War College Sambangi Istiqlal, Gugun Gumilar Dorong Penguatan Dialog Indonesia-AS

MONITOR, Jakarta - Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat kembali mendapat ruang dalam pertukaran gagasan strategis.…

1 hari yang lalu

Menteri UMKM: LAKSMI Tingkatkan Graduasi Ekonomi Pengusaha Mikro Inklusif

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…

2 hari yang lalu

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

3 hari yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

3 hari yang lalu