POLITIK

Pemerintah Gelontorkan Dana Miliaran Influencer, Ini Saran Politisi Gerindra

MONITOR, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) belum lama ini menepis temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemerintah menggelontorkan Rp90,45 miliar untuk influencer.

Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, menyebut angka tersebut merupakan anggaran kehumasan. Ia menegaskan urusan kehumasan memiliki banyak slot atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, pemasangan iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, mencetak buku dan lain sebagainya.

Menyikapi hal ini, Politikus Gerindra Rachel Maryam mengatakan tidak ada salahnya jika Negara memiliki anggaran yang tidak terbatas.

Akan tetapi, sambung Rachel, disaat negara mengalami defisit APBN, maka sebaiknya dialokasikan kepada program yang memiliki dampak konkrit kepada masyarakat luas.

“Tidak salah kalau negara punya unlimited budget. Kalau APBN defisit, sebaiknya anggaran diefisiensi untuk hal urgent yang dampaknya langsung untuk masyarakat,” imbuhnya.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

2 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

2 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

4 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

4 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

5 jam yang lalu

Revisi UU Polri Disahkan, IPW Ingatkan Pentingnya Regenerasi dan Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai perubahan ketiga atas…

17 jam yang lalu