MONITOR, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) belum lama ini menepis temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemerintah menggelontorkan Rp90,45 miliar untuk influencer.
Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, menyebut angka tersebut merupakan anggaran kehumasan. Ia menegaskan urusan kehumasan memiliki banyak slot atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, pemasangan iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, mencetak buku dan lain sebagainya.
Menyikapi hal ini, Politikus Gerindra Rachel Maryam mengatakan tidak ada salahnya jika Negara memiliki anggaran yang tidak terbatas.
Akan tetapi, sambung Rachel, disaat negara mengalami defisit APBN, maka sebaiknya dialokasikan kepada program yang memiliki dampak konkrit kepada masyarakat luas.
“Tidak salah kalau negara punya unlimited budget. Kalau APBN defisit, sebaiknya anggaran diefisiensi untuk hal urgent yang dampaknya langsung untuk masyarakat,” imbuhnya.
