BERITA

Batal Beli Toa Peringatan Banjir, Anies Dianggap Plin Plan Bikin Perencanaan

MONITOR, Jakarta – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswaedan membatalkan pembelian toa sebagai pengendali banjir, jadi buah bibir. Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, mengatakan keputusan Anies tersebut jadi bukti kalau Anies selalu plin plan dalam membuat perencanaan.

“Saya melihatnya ini bentuk perencanaan Pemprov DKI yang tidak matang,” ujar Hasbi kepada wartawan, Selasa, (11/8).

Kendati demikian, loyalis Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ini menyambut baik, ketika pembelian toa itu dibatalkan.

“Saya setuju sekali kalau pembelian toa itu dibatalkan. Karena tidak asa hubungannya penanganan banjir dengan toa,” sindir Hasbi.

Menurut Hasbi yang menjabat sebagai Ketua DPW PKB ini, bicara penanganan banjir, berkaitan dengan aksi dilapangan, bagaimana aparat Pemprov DKI beserta masyatakat merapihkan keberadaan kali seperti Kali Ciliwung sehingga bisa meminimalisir banjir.

“Dari peristiwa banjir besar kamarin saja, Kali Ciliwung belum juga dirapihkan. Saran saya dalam penanganan banjir Pak Anies lebih baik fokus merapihkan Kali Ciliwung,” sarannya.

Terkait Anies yang meminta jajarannya membuat sistem pengendalian banjir, Hasbi, menyebut hal itu tidak perlu dilakukan. Sebab, sistem pengendalian banjir sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Jbakarta sebelumnya, seperti Fauzi Bowo atau Foke.

“Sistem yang ada sudah bagus, misalnya saya kasih contoh, Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, kalau musim banjir dia banjir nggak? Nggak kan,” bebernya.

Hasbi mengatakan saat ini Jakarta masih mengalami banjir karena tidak ada aksi nyata penanggulangan banjir.

“Ya, karena tidak ada action, kita perlu action. Sudahlah, kita nggak usah bicara teori di DKI, action kerja nyata,”pungkasnya.

Diketahui, pada awal tahun, ketika banjir besar menerjang Jakarta, Anies sempat berujar bahwa pihak kelurahan harus berkeliling kampung menggunakan toa sebagai bentuk sistem peringatan dini bencana.

Belakangan, kebijakan tersebut dikoreksi. Dalam video rapat pengendalian banjir yang diunggah di akun Pemprov DKI di Youtube pada Kamis (6/8), Anies mengatakan bahwa toa bukan sistem peringatan dini banjir.

“Ini bukan early warning system, ini toa,” kata Anies.

Seusai rapat itu, BPBD DKI mengakui ada pembatalan pengadaan toa meski menyebut itu akibat pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Recent Posts

Kementerian UMKM Alokasikan Anggaran Percepatan Pemulihan UMKM Pascabencana di Aceh

MONITOR, Banda Aceh – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan dukungan…

8 jam yang lalu

FKDT dan Masa Depan Pendidikan Keagamaan di Indonesia

Oleh: Akhmad Sururi Di tengah perubahan zaman yang bergerak begitu cepat, pendidikan Indonesia tidak cukup…

10 jam yang lalu

Indonesia Usung Isu Pembiayaan Inklusif dan Ekosistem Kewirausahaan di Forum APEC

MONITOR, Guangzhou, Cina - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan komitmen…

24 jam yang lalu

Kemenhaj Minta Jemaah Umtah Tenang Atas Terdampaknya Penerbangan Akibat Abu Vulkanik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengambil langkah antisipatif untuk memastikan keselamatan,…

1 hari yang lalu

Kementan Ajak Alumni Peternakan Jadi Penggerak Hilirisasi dan Kesejahteraan Peternak

MONITOR, Purwokerto – Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak perguruan tinggi, alumni, dan dunia usaha memperkuat kolaborasi…

1 hari yang lalu

Panen Demplot Pupuk Hayati Cair Organik di Kabupaten Bandung Naikkan Produksi Padi

MONITOR, Bandung – Para petani di Ciparay Kabupaten Bandung sumringah. Produksi padi yang menerapkan pupuk…

1 hari yang lalu