Kementerian UMKM Alokasikan Anggaran Percepatan Pemulihan UMKM Pascabencana di Aceh

MONITOR, Banda Aceh – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp350,21 miliar pada tahun 2026 untuk mempercepat pemulihan UMKM terdampak bencana di Provinsi Aceh sebagaimana yang sedang dilakukan untuk Provinsi Sumbar dan Sumut.

Dukungan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memulihkan usaha yang terdampak bencana, tetapi juga memperkuat kapasitas dan keberlanjutan usaha agar pengusaha UMKM dapat kembali produktif dan tumbuh.

Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM M. Makhrisyafrisal mengatakan dukungan anggaran tersebut terbagi dalam empat klaster program, yakni bantuan rehabilitasi usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, serta penyediaan layanan Klinik UMKM Bangkit.

“Dukungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengusaha UMKM yang terdampak bencana dapat kembali menjalankan usahanya. Kami tidak hanya memberikan bantuan untuk pemulihan sarana dan prasarana produksi, tetapi juga pendampingan agar usaha mereka dapat kembali produktif dan berkembang,” kata Makhrisyafrisal dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan Pemulihan UMKM Terdampak Bencana di Provinsi Aceh yang digelar secara hybrid, Senin (7/9).

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp340,63 miliar dialokasikan melalui Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro yang menyasar 113.292 pengusaha mikro. Setiap usaha mikro akan memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan aktivitas usaha pascabencana.

Selain bantuan langsung, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi. Dukungan tersebut diperuntukkan bagi perbaikan satu rumah produksi bersama komoditas nilam yang terdampak bencana serta pengadaan mesin distilasi dan mesin pembuatan bata ringan.

Menurut Makhrisyafrisal, pemulihan sarana produksi menjadi bagian penting untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan. Ketersediaan fasilitas dan peralatan produksi yang memadai diharapkan membuat pengusaha UMKM kembali menghasilkan produk secara optimal sekaligus menjaga keberlangsungan rantai pasok di daerah terdampak.

Kementerian UMKM juga menyiapkan Rp4,81 miliar untuk program pemberdayaan yang menargetkan 5.312 pengusaha UMKM dan wirausaha. Program tersebut mencakup pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana, perluasan akses pasar, hingga pengembangan landing page UMKM Sumatera Bangkit Bersama.

“Pemulihan UMKM tidak cukup hanya dengan bantuan modal atau peralatan. Karena itu, kami lengkapi dengan pendampingan, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan perluasan pasar agar pengusaha UMKM memiliki fondasi yang lebih kuat untuk kembali bangkit,” katanya.

Program pemberdayaan tersebut diharapkan membantu pengusaha UMKM melewati masa pemulihan sekaligus membuka kembali peluang usaha yang sempat terhambat akibat bencana. Pendampingan juga diarahkan agar UMKM mampu mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif terhadap kondisi pascabencana.

Dukungan lainnya diberikan melalui Klinik UMKM Bangkit dengan anggaran sebesar Rp2,16 miliar. Layanan tersebut akan hadir di lima titik, yakni Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Banda Aceh.

Klinik UMKM Bangkit menjadi ruang layanan dan pendampingan bagi pengusaha UMKM terdampak untuk memperoleh informasi, konsultasi, serta fasilitasi yang dibutuhkan selama proses pemulihan usaha. Kehadirannya sekaligus mendekatkan akses pengusaha UMKM terhadap berbagai dukungan pemerintah di wilayah terdampak.

Makhrisyafrisal menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah terdampak bencana. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, mendata, memverifikasi, dan mengusulkan pengusaha UMKM terdampak bencana untuk memperoleh dukungan pemulihan.

“Data dan usulan dari pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada UMKM yang sesuai dengan kriteria dan kondisi di lapangan,” kata Makhrisyafrisal.

Senada dengan hal tersebut, Tenaga Ahli Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM, Faisal Anwar, mengatakan proses pendataan dan pengusulan yang dilakukan secara tepat dan terkoordinasi akan membantu pemerintah memastikan intervensi pemulihan diberikan kepada UMKM yang benar-benar terdampak dan membutuhkan dukungan.

Karena itu, sinergi pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan sekaligus memastikan setiap program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Semakin baik proses pendataan dan verifikasi di daerah, semakin cepat pula pemerintah dapat menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkan. Kami ingin memastikan bahwa bantuan, pendampingan, maupun fasilitasi lainnya benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan UMKM sehingga mereka dapat kembali beraktivitas normal serta mampu memulihkan usahanya,” kata Faisal Anwar.