MONITOR, Jakarta – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswaedan membatalkan pembelian toa sebagai pengendali banjir, jadi buah bibir. Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, mengatakan keputusan Anies tersebut jadi bukti kalau Anies selalu plin plan dalam membuat perencanaan.
“Saya melihatnya ini bentuk perencanaan Pemprov DKI yang tidak matang,” ujar Hasbi kepada wartawan, Selasa, (11/8).
Kendati demikian, loyalis Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ini menyambut baik, ketika pembelian toa itu dibatalkan.
“Saya setuju sekali kalau pembelian toa itu dibatalkan. Karena tidak asa hubungannya penanganan banjir dengan toa,” sindir Hasbi.
Menurut Hasbi yang menjabat sebagai Ketua DPW PKB ini, bicara penanganan banjir, berkaitan dengan aksi dilapangan, bagaimana aparat Pemprov DKI beserta masyatakat merapihkan keberadaan kali seperti Kali Ciliwung sehingga bisa meminimalisir banjir.
“Dari peristiwa banjir besar kamarin saja, Kali Ciliwung belum juga dirapihkan. Saran saya dalam penanganan banjir Pak Anies lebih baik fokus merapihkan Kali Ciliwung,” sarannya.
Terkait Anies yang meminta jajarannya membuat sistem pengendalian banjir, Hasbi, menyebut hal itu tidak perlu dilakukan. Sebab, sistem pengendalian banjir sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Jbakarta sebelumnya, seperti Fauzi Bowo atau Foke.
“Sistem yang ada sudah bagus, misalnya saya kasih contoh, Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, kalau musim banjir dia banjir nggak? Nggak kan,” bebernya.
Hasbi mengatakan saat ini Jakarta masih mengalami banjir karena tidak ada aksi nyata penanggulangan banjir.
“Ya, karena tidak ada action, kita perlu action. Sudahlah, kita nggak usah bicara teori di DKI, action kerja nyata,”pungkasnya.
Diketahui, pada awal tahun, ketika banjir besar menerjang Jakarta, Anies sempat berujar bahwa pihak kelurahan harus berkeliling kampung menggunakan toa sebagai bentuk sistem peringatan dini bencana.
Belakangan, kebijakan tersebut dikoreksi. Dalam video rapat pengendalian banjir yang diunggah di akun Pemprov DKI di Youtube pada Kamis (6/8), Anies mengatakan bahwa toa bukan sistem peringatan dini banjir.
“Ini bukan early warning system, ini toa,” kata Anies.
Seusai rapat itu, BPBD DKI mengakui ada pembatalan pengadaan toa meski menyebut itu akibat pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.
