MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa para calon kepala daerah yang diusung partainya sudah dipastikan tak memiliki masalah hukum serta tak tersangkut dengan organisasi terlarang.
Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertema ‘Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19’, Minggu (9/8/2020) malam. Acara itu dihadiri oleh Ketua dan Sekjen TMP Maruarar Sirait dan Restu Hapsari, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Bupati Tulung Bawang Winarti, Wasekjen PDIP Arif Wibowo dan Mendagri Tito Karnavian.
Hasto mengungkapkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali mengumumkan 75 calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020 mendatang. Dalam rangka memperkuat mekanisme kelembagaan partai politik (parpol) dan fungsi pendidikan politik serta kaderisasi kepemimpinan, maka PDIP membangun proses rekrutmen calon.
Menurut Hasto, prosesnya dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah. Tentu saja proses itu disertai dengan proses pemetaan politik, yang salah satunya melalui survei politik.
“Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian, mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah. Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan,” ungkapnya.
Hasto menegaskan, adalah komitmen bagi PDIP bahwa untuk menjadi pemimpin harus digerakkan api semangat berdasarkan pemahaman ideologi Pancasila. Karena itu pula, PDIP juga mempersiapkan sebaik-baiknya para calon kepala daerah tersebut.
“Yakni melalui sekolah calon kepala daerah yang untuk Pilkada Serentak 2020 ini kami bagi tiga gelombang. Dan gelombang pertama dijalankan 19 Agustus mendatang,” ujarnya.
Hasto mengatakan, soal isme atau paham sangat penting bagi PDIP. Bahkan upacara pengumuman saja disusun sedemikian rupa agar para calon benar-benar merasakan suasana keharusan untuk memiliki komitmen. Yakni harus berdedikasi untuk rakyat, bangsa dan negara.
“PDI Perjuangan menyatukan diri dengan seluruh kehendak rakyat itu. Pilkada ini adalah pemilunya rakyat Indonesia. Karena itulah partai menyiapkan para calon kepala daerah dengan sebaiknya agar bisa memenangkan hati rakyat,” katanya.
Wasekjen DPP PDIP, Arif Wibowo, mengungkapkan bahwa pemerintah dan para calon kepala daerah harus mewaspadai potensi masifnya politik uang dalam pilkada di tengah kondisi pandemi Covid-19.
“Menjadi tugas bersama bagaimana agar kualitas pilkada tidak tercoreng akibat permainan politik uang tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, di luar kapasitas, kapabilitas dan personal yang maju sebagai pasangan calon di pilkada kali ini, Arif juga mengingatkan ada faktor lain yang mau tak mau menjadi perhatian dalam rangka pandemi.
“Yakni memastikan mesin politik parpol, bukan hanya PDI Perjuangan saja tapi juga parpol lain, bekerja efektif dan adaptif, saya tekankan soal adaptif ini, terhadap meluasnya pandemi Covid-19,” ujarnya.
