EKONOMI

Serba-serbi Kebijakan Sri Mulyani Pulihkan Ekonomi Nasional

MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah akan melakukan berbagai langkah inisiatif percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diantaranya, pemberian tambahan bantuan keringanan biaya listrik untuk industri, sehingga sektor industri cukup membayar tagihan sesuai pemakaian tanpa dikenakan minimum tagihan (abonemen) seperti biasa.

“Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp3,1 triliun,” kata Sri Mulyani dalam keterangan persnya.

⁣⁣⁣Selain itu, ada pemberian insentif pajak berupa tambahan diskon cicilan PPh 25 dari 30% ke 50%, perluasan program bantuan sosial, tambahan bantuan beras untuk 10 juta kelompok Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) total Rp4,6 triliun, Bantuan Tunai Rp500 ribu untuk penerima Kartu Sembako di luar PKH total Rp5 triliun, Ketahanan Pangan dan Perikanan total Rp1,5 triliun⁣ dan Bantuan Produktif untuk 12 juta UMKM (Rp2,4 juta per UMK) total Rp28 trilun.

Sri Mulyani mengatakan Pemerintah juga sedang mengkaji bantuan gaji Rp600 ribu untuk 4 bulan bagi 13 juta pekerja, dengan total anggaran sebesar Rp31,2 triliun.⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
“Pemerintah juga akan terus mendorong seluruh belanja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun sektoral di Q3 dan Q4 agar dapat mengakselerasi Program PEN,” terangnya.
⁣⁣⁣
“⁣⁣⁣⁣Beberapa indikator menunjukkan harapan akan perbaikan aktivitas ekonomi dan inilah yang akan kami tingkatkan momentumnya,” sambung Sri Mulyani.

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1 sebesar 2,97% menunjukkan pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional. Pertumbuhan mengalami minus 5,32% dikarenakan kegiatan ekonomi mengalami penurunan cukup tajam di bulan April dan Mei. Namun, di bulan Juni terlihat telah terjadi pembalikan dari tren, dimana mulai tumbuh kembali dan diharapkan hal ini bisa dijaga di Q3.⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣

Recent Posts

Jangan Korbankan Cadangan Strategis Demi Smelter, Pemerintah Diminta Konsisten Batasi Produksi Nikel

MONITOR, Jakarta - Transisi Bersih meminta Pemerintah Indonesia tidak menambah kuota produksi nikel pada tahun…

2 jam yang lalu

Sambut Kepulangan PPIH Daker Makkah, Menhaj Apresiasi Dedikasi Petugas dan Tegaskan Penguatan Kualitas Layanan

MONITOR, Tangerang - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyambut kepulangan kelompok pertama Petugas…

5 jam yang lalu

Waka DPR Cucun Minta Pelaku Penyekapan Perempuan Dihukum Berat, Dorong Polri Tingkatkan Keamanan Warga

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta agar pelaku kasus penyekapan…

5 jam yang lalu

Pemadaman Listrik Bergilir Masih Pelik, Legislator Minta Pejabat yang Bertanggung Jawab Mundur!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam kembali meminta PT PLN (Persero)…

5 jam yang lalu

DPR Minta Agar Ketersediaan Solar dan Pupuk Subsidi Jadi Prioritas Program Pemerintah Tahun 2027

MONITOR, Jakarta - Berbagai kementerian/lembaga meminta tambahan anggaran untuk program Pemerintah di tahun 2027. Di…

5 jam yang lalu

Apakah MBG Indonesia Sama dengan Program Makan Gratis Jerman Pasca Perang Dunia II?

Oleh: Robi SugaraDosen Keamanan Internasional Prodi Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Makan…

5 jam yang lalu