MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah akan melakukan berbagai langkah inisiatif percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diantaranya, pemberian tambahan bantuan keringanan biaya listrik untuk industri, sehingga sektor industri cukup membayar tagihan sesuai pemakaian tanpa dikenakan minimum tagihan (abonemen) seperti biasa.
“Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp3,1 triliun,” kata Sri Mulyani dalam keterangan persnya.
Selain itu, ada pemberian insentif pajak berupa tambahan diskon cicilan PPh 25 dari 30% ke 50%, perluasan program bantuan sosial, tambahan bantuan beras untuk 10 juta kelompok Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) total Rp4,6 triliun, Bantuan Tunai Rp500 ribu untuk penerima Kartu Sembako di luar PKH total Rp5 triliun, Ketahanan Pangan dan Perikanan total Rp1,5 triliun dan Bantuan Produktif untuk 12 juta UMKM (Rp2,4 juta per UMK) total Rp28 trilun.
Sri Mulyani mengatakan Pemerintah juga sedang mengkaji bantuan gaji Rp600 ribu untuk 4 bulan bagi 13 juta pekerja, dengan total anggaran sebesar Rp31,2 triliun.
“Pemerintah juga akan terus mendorong seluruh belanja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun sektoral di Q3 dan Q4 agar dapat mengakselerasi Program PEN,” terangnya.
“Beberapa indikator menunjukkan harapan akan perbaikan aktivitas ekonomi dan inilah yang akan kami tingkatkan momentumnya,” sambung Sri Mulyani.
Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1 sebesar 2,97% menunjukkan pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional. Pertumbuhan mengalami minus 5,32% dikarenakan kegiatan ekonomi mengalami penurunan cukup tajam di bulan April dan Mei. Namun, di bulan Juni terlihat telah terjadi pembalikan dari tren, dimana mulai tumbuh kembali dan diharapkan hal ini bisa dijaga di Q3.
