POLITIK

Wapres Ma’ruf Sebut DOB Bukan Satu-satunya Solusi Atasi Persoalan Daerah

MONITOR, Jakarta – Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) disebut bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan daerah, sehingga saat ini pemerintah pusat masih belum membuka kesempatan pemekaran bagi daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin, dalam pertemuan virtual dengan sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Ma’ruf mengungkapkan bahwa solusi lain bagi permasalahan di daerah adalah implementasi kebijakan secara menyeluruh oleh pemerintah setempat.

“Pemekaran DOB itu bukan satu-satunya solusi masalah pemerintahan daerah. Optimalisasi kebijakan pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat itu merupakan solusi masalah pemerintah daerah,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Implementasi kebijakan tersebut, lanjut Ma’ruf, antara lain dengan mengoptimalkan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ma’ruf menyampaikan, pemerintah daerah harus bisa menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat kepada masyarakat.

“Misalnya dengan dana desa, program pencegahan stunting, program jaminan dan bantuan sosial lain, itu alternatif solusinya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, dalam keterangannya mengutarakan bahwa pada pertemuan tersebut, DPD menuntut Wapres selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) untuk membuka kembali kesempatan pemekaran daerah secara terbatas.

Nono mengatakan, pembentukan DOB tersebut dapat diberlakukan khusus untuk Papua, Papua Barat dan Kalimantan karena ketiga provinsi tersebut memiliki persoalan serupa untuk dimekarkan.

“Permasalahan di Kalimantan, khususnya wilayah perbatasan, sama strategisnya dengan Papua. Jadi, kami usulkan agar pemekaran terbatas juga memasukkan Kalimantan, selain Papua dan Papua Barat,” katanya.

DPD juga menyampaikan kepada Wapres terkait rekomendasi pembentukan DOB, yakni 16 calon provinsi baru, 130 calon kabupaten baru dan 27 calon kota baru.

Recent Posts

Komisi IV DPR Wanti-Wanti Kebijakan Kuota Impor, Salah Sistem Bisa Ancam Petani dan Ketahanan Pangan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan memberikan sejumlah catatan terkait gagasan…

50 menit yang lalu

Puan Minta Aparat Pastikan Keselamatan Warga, Akhiri Kekerasan di Papua

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas penyerangan kelompok kriminal bersenjata…

1 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta Nilai Fatwa Jihad Lawan Israel Berpotensi Menggerakkan Radikalisme

MONITOR, Jakarta - Guru besar ilmu Fiqih Siyasah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Khamami Zada menilai…

2 jam yang lalu

Lebih dari 68 Ribu Santri Ikuti UAN CBT PKPPS 2025, Digelar Bertahap Mulai April

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara resmi menggelar…

2 jam yang lalu

Sukses Optimalkan Pelayanan, Jasa Marga Tutup Satgas Operasional Idulfitri 1446H/2025

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. hari ini secara resmi menutup operasi Satuan…

4 jam yang lalu

Wamentan Sudaryono Ungkap Maksud Penghapusan Kuota Impor, Tidak Ada Monopoli

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto untuk…

7 jam yang lalu