PARLEMEN

Pemerintah Berencana Bangun Pusat Data Nasional Pakai Dana Asing, Ini Reaksi DPR

MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pemercepatan pembiayaan Perancis untuk pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta pun mempertanyakan rencana tersebut.

“Mengapa untuk bangun data center, yang merupakan infrastrukfur vital pemerintah, harus dengan dana asing?” tanya Sukamta, melalui keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Kamis (30/7).

Ia menilai semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut, sehingga wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ. Potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka.

“Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data kita tergadaikan nantinya,” kata Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menekankan perlu diperjelas skema kerjasama ini, dan bagaimana prosedur mereka ikut dalam spesifikasi teknis dan implementasinya.

Sukamta menambahkan banyak pemain lokal yang kompeten. Di Indonesia sudah banyak pemain data center yang diakui global. Bahkan ada cloud computing provider global yang ‘numpang’ di data center lokal. Menurutnya bangsa Indonesia harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus didukung. Jangan sebaliknya, bangsa ini justru membesarkan kepentingan asing.

“Di sini ada data center milik BUMN. Telkom membangun data center besar di Bekasi. Sepertinya aneh, kenapa kok pemerintah justeru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing ya. Kita sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah. Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari. Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh,” harap wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Recent Posts

Puan Tegaskan Tak Boleh Ada Toleransi Sedikitpun untuk Kekerasan Seksual di Kampus

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi praktik…

45 menit yang lalu

Tarif Listrik Melonjak Pasca Kebijakan Potongan, DPR Pertanyakan Transparansi Subsidi

MONITOR, Jakarta - Belakangan ramai keluhan dari masyarakat yang mengaku tagihan listrik bulan ini melonjak…

2 jam yang lalu

Di Forum Parlemen Dunia, Wakil Ketua BKSAP Dorong Optimalisasi Peran Perempuan pada Proses Perdamaian

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana…

5 jam yang lalu

Timnas RI U-17 Lolos ke Piala Dunia, Puan: Garuda Muda Harapan dan Kebanggaan Seluruh Rakyat Indonesia

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kebanggaannya atas prestasi Timnas Sepak Bola…

5 jam yang lalu

Diapresiasi, Dukungan DPR untuk Isu Krisis Kemanusiaan Myanmar di Forum Global

MONITOR, Jakarta - Inisiasi DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terkait isu krisis…

5 jam yang lalu

Prof Rokhmin Ingatkan Kepala Daerah Jujur dan Akurat Laporkan Stok Pangan ke Presiden RI

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, mengingatkan para kepala daerah,…

5 jam yang lalu