MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pemercepatan pembiayaan Perancis untuk pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta pun mempertanyakan rencana tersebut.
“Mengapa untuk bangun data center, yang merupakan infrastrukfur vital pemerintah, harus dengan dana asing?” tanya Sukamta, melalui keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Kamis (30/7).
Ia menilai semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut, sehingga wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ. Potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka.
“Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data kita tergadaikan nantinya,” kata Sukamta.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menekankan perlu diperjelas skema kerjasama ini, dan bagaimana prosedur mereka ikut dalam spesifikasi teknis dan implementasinya.
Sukamta menambahkan banyak pemain lokal yang kompeten. Di Indonesia sudah banyak pemain data center yang diakui global. Bahkan ada cloud computing provider global yang ‘numpang’ di data center lokal. Menurutnya bangsa Indonesia harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus didukung. Jangan sebaliknya, bangsa ini justru membesarkan kepentingan asing.
“Di sini ada data center milik BUMN. Telkom membangun data center besar di Bekasi. Sepertinya aneh, kenapa kok pemerintah justeru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing ya. Kita sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah. Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari. Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh,” harap wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
