Nadiem; Miskin Inovasi, Pro Nepotisme

Ketua Umum DPP IMM Najih Prasetyo/ dok: pwmu.co

Oleh: Najih Prasetyo, M.H*

Nadiem Anwar Makariem harusnya belajar dari pengalaman stafsus milenial. Terutama pada kasus Andi Taufan Garuda Putra yang juga menjadi CEO PT Amartha Mikro Fintek melakukan mal adminitrasi dengan menyurati camat se-Indonesia raya, dan juga belajar pada kasus Adamas Belva Syah Devara CEO ruang guru, dimana platform pelatihan online ‘Skill Academy’ milik Belva diberi kewenangan memberikan pelatihan program pra Kerja.

Kedua kasus stafsus milenial diatas menciderai amanah yang diberikan kepada kaum muda. Mengingat potensi kaum muda begitu besar dalam turut serta membangun bangsa dan negara. Kedua stafsus telah berpotensi menggunakan jabatannya untuk kepentingan bisnis. Kasus kedua milenial ini melanggengkan ‘kekuasaan menjadi jalan untuk memuluskan bisnis-bisnis yang ada’. Kasus diatas sering disebut sebagai conflict of interest (konflik kepentingan).

Konflik kepentingan ini dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik untuk memuluskan agenda-agenda diluar fungsi, tugas dan kewenangannya. Segala cara dilakukan agar agenda-agenda tersebut dapat terwujud. Cara-cara yang ditempuh ini sifatnya manipulatif, akal-akalan, sebagaimana menerbitkan peraturan diluar kepentingan umum, namun didasarkan atas kepentingan diri dan kelompoknya. Peraturan yang demikian, biasanya cacat secara immaterial dan materil serta moril.

Apa hubungannya dengan Nadiem Anwar Makarim sosok Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini? Apakah Nadiem mengarah pada tuduhan konflik kepentingan di dalam Kemendikbud? Tentu publik dapat menilainya sendiri. Setidaknya, data demikian dapat membantu pembaca untuk melakukan kesimpulan sendiri, benarkah Mendikbud tulus dan murni dalam membangun pendidikan di Indonesia atau ada kepentingan dengan data di kementerian tersebut?

Berawal Merdeka Belajar

Publik telah disuguhkan dengan narasi pendidikan dibawah Nadiem dengan konsep ‘Merdeka Belajar’. Konsep ini diluncurkan Nadiem sebagai respon sekaligus membuktikan bahwa Nadiem itu memiliki misi pendidikan, bukan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya hanya memiliki kemampuan teknis membuat aplikasi. Keraguan publik terlihat setelah pelantikan, melalui wawancara media, Nadiem menghendaki seratus hari pertama mendengarkan para pakar pendidikan, yang kemudian diklaim memunculkan wangsit atau ilham sebagaimana yang dikenal dengan ‘Merdeka Belajar’

Namun belakangan, Nadiem mengutarakan bahwa ada tim dibawa kendalinya merumuskan konsep ‘merdeka belajar’. Jadi selain sebagai Menteri, Nadiem di dapuk menjadi koordinator konsep ‘Merdeka Belajar’. Karena disebutkan ada sebuah tim, inilah yang perlu kita ketahui bersama. Siapakah tim mendikbud ini? apakah orang-orang dalam pegawai kemendikbud atau membawa dari institusi tertentu dalam menggarap agenda ‘Merdeka Belajar’.

Satu informasi yang didapat dari kementerian adalah adanya nota kesepahaman antara Kementerian pendidikan dan kebudayaan sebelumnya melakukan nota kesepahaman dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK). Dalam nota kesepahaman tersebut, maksud dan tujuannya adalah meningkatkan kopetensi pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik. Satu diantara 14 ruang lingkup pada pasal 2 kesepahamannya adalah transformasi organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kementrian pendidikan dan kebudayaan. Dalam pasal 3 tentang pelaksanaan, nota kesepahaman dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerjasama antara Kemendikbud dan PSPK.

Siapa sajakah pengurus atau orang-orang PSPK tersebut yang terlibat secara struktural didalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kita lihat secara fakta orang-orang yang berada di sekitar mas Menteri dengan jabatan yang mentereng. 1) Fiona Handayani adalah Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Iwan Syahril awalnya adalah Staf Khusus Mendikbud Bidang Pembelajaran dan kini diangkat menjadi Direkur Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. 3) Najeela Shihab diinfokan sebagai Penasehat Senior Tim Mendikbud.

Kembali kepada brand ‘Merdeka Belajar’. Sebagaimana telah diketahui publik, brand ‘Merdeka Belajar’ ini jauh sebelum Nadiem Makarim menjadi mendikbud telah dipromosikan oleh institusi pendididkan tertentu yang dibawah dan dikenal dengan sekolah Cinta Keluarga (CIKAL) yang didirikan oleh Najeela Shibab. Jelas disini bahwa kedekatan Menteri dan PSPK ataupun sosok Najela Shihab tidak dapat dipisahkan, artinya ada peran saling mempengaruhi satu sama lain.

Melalui PT Sekolah Cikal, merek dagang atau bisnis jasa ini mempopulerkan konsep ‘Merdeka Belajar’, yang kemudian diadobsi oleh mendikbud sebagai merek kebijakan Kemendikbud. Interaksi Mendikbud, PSPK dan Najeela Shihab tidak dapat dipisahkan dari dipilihnya merek dagang sekolah Cikal oleh Mendikbud, yang mengaku sebagai ketua atau kordinator konsep ‘Merdeka Belajar’. Merek dagang yang bergelut dalam jasa ini, telah terdaftar di kemkumham RI.

Lebih lanjut, akibat dari penamaan ‘Merdeka Belajar’ jika kita cermati secara seksama, mengandung kebijakan dan program yang tidak jauh dari apa yang telah dilakukan oleh Najeela Shihab dengan nama-nama yang beragam seperti misalnya guru pembelajar, bertransformasi menjadi guru penggerak. Begitu juga dengan konsep Semua Guru, Semua Murid, bertransformasi di kementerian menjadi Organisasi Penggerak, dan beragam kebijakan kementerian menjadi sangat identik dengan merek dagang sebelumnya.

Dari kedua data diatas, tidak berlebihkan jika kita memberikan anggapan bahwa Nadiem Anwar Makarim adalah sosok yang lemah inovasi namun berwatak nepotisme. Sebagaimana temuan diatas, bahwa konsep Merdeka Belajar tak lain dari pengambilan nama institusi tertentu milik kampus Cikal. Kemudian, beberapa orang yang terlibat telah mendapatkan posisi tertentu di kementerian.

Tak Terselesaikan

Nadiem nampaknya memainkan ritme pergantian jajaran pejabat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang terlampau panjang, hingga detik ini masih ada jabatan yang diduduki atas nama Pelaksana Tugas (plt). Sebagaimana misalnya ada Inspektorat Jendral, Staf Ahli juga sekarang dibuat ramping hanya ada satu staf ahli, namun menggemukkan staf khusus dan tim di kementerian yang belakang menjadi tim Merdeka Belajar.

Posisi wakil Menteri juga ditahan oleh Mendikbud, kemungkinan alasannya adalah supaya wamen tidak mengganggu kinerja Menteri dalam menyusun konsep dan menyusun jabatan di Kemendikbud. Sehingga posisi wamen dibiarkan tetap dalam keadaan kosong. Hal ini, logis adanya sebagaimana memilih tim kerja dibawa kendali Kemendikbud. adanya tim mendikbud tersebut yang kian gemuk, tidak menuntut mengurangi peran direktorat-direktorat yang ada.

Pemilihan nota kesepahaman hanya dengan satu Lembaga tertentu telah menutup peran Lembaga lain atau pakar pendidikan untuk ikut terlibat dalam memainkan peran memajukan pendidikan di Indoensia. Sebab, konsep initi telah dirumuskan dibawah kendali Nadiem dan juga tim yang berada di kelilingnya.

Jika semua ini terus dibiarkan, tanpa ada proses kritis dari publik, tentu akan tidak sehat perjalanan kementrian tersebut. Tiket Nadiem sebagai innovator digital teknologi dalam dunia bisnis nyatanya juga belum dapat terwujud dalam melakukan invasi digital dalam dunia pendidikan. Kebingungan Mendikbud Nadiem terlihat dengan pernyataannya “mengelola kementerian, tidak seperti mengelola perusahaan”, dengan demikian kami sarankan agar segeralah kembali ke habitat anda semula.

*Penulis merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) periode 2018-2020