Komisi X: Pengabdian NU-Muhammadiyah Jangan Samakan Lembaga Pengelola CSR

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda (dok: detik.com)

MONITOR, Jakarta – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Maarif Nahdatul Ulama (NU) memutuskan keluar dari Program Organisasi Penggerak (POP). Kedua ormas terbesar di Indonesia ini sama-sama mengungkapkan bahwa ada kejanggalan dalam proses seleksi.

Terkait hengkangnya kedua ormas ini, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menegaskan langkah apa yang akan dilakukan Kemendikbud terutama metode seleksi dalam program tersebut.

“Setelah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mundur dari POP Kemendikbud RI, patut dipertanyakan metode seleksinya seperti apa?” tanya Syaiful Huda, Kamis (23/7).

Politikus PKB ini pun mengingatkan, kontribusi besar yang sudah ditorehkan Muhammadiyah dan NU dalam dunia pendidikan di negeri ini.

“Sejarah pengabdian NU dan Muhammadiyah di dunia pendidikan, jangan samakan dengan Lembaga pengelola CSR yang baru tumbuh,” imbuh Huda mengingatkan.

Sebagaimana diketahui, Program Organisasi Penggerak telah diluncurkan Kemendikbud pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Organisasi Penggerak ini diharapkan dapat menginisiasi Sekolah Penggerak, yaitu sekolah yang mampu mendemonstrasikan kepemimpinan pembelajaran (instructional leadership) terutama dari kepala sekolah dan guru di dalamnya.