MONITOR, Jambi – Pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim (PPDPI) di provinsi Jambi dipercepat seiring adanya informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa peralihan musim kemarau 2020 telah dimulai sejak bulan Mei dan diprediksi akan mengalami puncaknya pada bulan Agustus dan September 2020.
Pemerintah dan masyarakat perlu waspada terhadap risiko yang ditimbulkan pada daerah-daerah yang rawan akibat perubahan iklim. Salah satu dampak perubahan iklim ini adalah bencana kekeringan yang cenderung terus meningkat, baik frekuensi, intensitas dan distribusi kejadiannya.
Kejadian kekeringan tersebut sangat nyata berpengaruh terhadap sub-sektor hortikultura d iantaranya terjadi peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hama dan kerusakan tanaman akibat kekurangan air.
Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian SYL guna menjaga pasokan, tentunya ketersediaan air harus menjadi hal yang utama untuk diperhatikan.
Guna menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto dalam keterangannya , Kamis (23/7) menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan hortikultura terkait Dampak Perubahan Iklim (DPI) ada 3 (tiga) strategi.
Pertama, antisipasi dengan mengadakan pengkajian terhadap perubahan iklim untuk meminimalkan dampak negatif terhadap sektor pertanian. Kedua, mitigasi untuk mengurangi resiko terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Ketiga, adaptasi yaitu tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif terhadap perubahan iklim.
Anton, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa langkah konkret yang dilakukan di lapangan dalam rangka penangan DPI melalui pengumpulan data dan informasi iklim dari UPTD BPTPH seluruh Indonesia; berkoordinasi dengan BMKG tentang prakiraan / Early Warning System (EWS) cuaca untuk 3 bulan ke depan dan antisipasi ketersediaan air hujan; menyampaikan EWS manajemen pola tanam ke Dinas Pertanian seluruh Indonesia; dan berkordinasi dengan perguruan tinggi maupun instansi terkait terutama informasi daerah rawan kekeringan dan kebanjiran.
Menurut Direktur Perlindungan Hortikultura, Sri Wijayanti Yusuf bahwa salah satu Kebijakan Direktorat Perlindungan Hortikultura bertujuan untuk pengamanan produk hortikultura akibat DPI melalui adaptasi dan mitigasi dengan sasaran lokasi sentra hortikultura yang rawan terkena kekeringan dan banjir.
Direktorat Jenderal Hortikultura juga telah memberikan fasilitasi untuk penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap komoditas hortikultura di seluruh Indonesia, adapun komponen-komponen kegiatan, diantaranya: teknologi hemat air (irigasi tetes/sprinkler/kabut), pompanisasi, sarana pendukung (pipa/pralon/selang/tandon air ), teknologi panen air (embung, sumur dangkal, sumur dalam), penampungan air sementara (gorong-gorong beton). Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPTPH di provinsi.
Farda Sopian Simanjuntak selaku Kepala BPTPH Provinsi Jambi sangat mendukung program pemerintah dalam pengamanan produksi baik gangguan OPT maupun DPI. Salah satu diantaranya yaitu dengan mengoptimalkan peran POPT dilapangan untuk dapat meningkatkan dalam pengamatan, bimbingan pengendalian dan permasalahan permasalahan OPT dan DPI.
Dalam penanganan DPI, POPT hendaknya benar-benar menguasai wilayah dan dapat memetakan daerah yang rawan terdampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan sehingga akan mempermudah antisipasi. Provinsi Jambi yang terdiri dari 141 kecamatan dan hanya didukung 82 orang POPT tentu mempunyai kendala tersendiri.
Namun demikian dalam mengamankan produksi BPTPH Jambi memiliki slogan “Cepat Tanggap Akurat”. Hal ini dibuktikan dengan adanya percapatan kegiatan antisipasi penanganan dampak perubahan iklim yang semula direncanakan pada bulan September. Tetapi kini seiring informasi BMKG melalui surat kewaspadaan Direktorat Perlindungan Hortikultura maka kegiatan tersebut dipercepat ke awal bulan Juli ini.
“Dengan adanya bantuan sarana penanganan Dampak Perubahan Iklim berupa pompa air dan teknologi hemat air bagi kelompok tani sangat berterima kasih karena hal ini sangat membantu petani khususnya dalam mengantisipasi kekeringan di lapangan sehingga dapat meningkatkan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas”, pungkasnya.
 di provinsi Jambi dipercepat seiring adanya informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa peralihan musim kemarau 2020 telah dimulai sejak bulan Mei dan diprediksi akan mengalami puncaknya pada bulan Agustus dan September 2020.){kind=link}