HUKUM

Ditjen AHU Kemenkumham bahas Implementasi Rapermen Balai Harta Peninggalan

MONITOR, Jakarta – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) akan melakukan review tiga rancangan termasuk dalam pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berkolaborasi dengan pengadilan dan instansi lain. Hal ini juga disebut sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan bahwa pada saat audit kinerja BHP perlu adanya landasan Peraturan menteri (Permen) dalam tatakelola hukum BHP. 

“Dengan adanya Rancangan peraturan menteri (Rapermen) ini, BHP akan mempunyai dasar hukum dan SOP dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” kata Sesditjen AHU, M Aliamsyah dikutip dari portal.ahu.go.id Selasa (20/7/20). 

Ali menambahkan, ada beberapa hal yang akan menjadi fokus pembahasan dalam konsinyering ini, menurutnya penyusunan tiga Rapermen tentang Perwalian dan Pengampuan, Pendaftaran Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dan Penatausahaan Uang Pailit pada BHP menjadi hal yang krusial untuk dibahas bersama. 

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengakomodir isu-isu aktual saat ini, restrukturisasi organisasi dan tata kerja, serta perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BHP untuk dilakukan penyempurnaan SOP serta regulasinya” tambah Ali. 

Sementara itu, Dhahana Direktur Perancang, Direktorat Peraturan Perundang Undangan mengatakan untuk mereview tiga rancangan menurutnya perlu diperhatikan poin – poin yang akan dimasukkan kedalam pasal  dalam rangka percepatan rancangan permen. 

“Perlu kita perhatikan, apa saja poin yang penting dan harus dimasukkan dalam pasal” ucapnya.   

Menurutnya, ada hal-hal yang lingkup kegiatannya tidak bisa hanya diatur dengan permenkumham saja. Maka sambung Dia, perlu strategi termasuk pada saat perpres ditandatangain oleh presiden, rencananya, substansi akan dibawa menjadi pembuatan Rancangan Undang -Undang (RUU). 

“Ada tiga Rapermen yang akan dibahas di forum konsinyering ini, walapun tidak selesai pada saat ini, namun kita berharap tim kecil bisa menyelesaikan terkait rumusan, Redaksional” tambahnya. 

Dia berharap rancangan yang akan dibahas setidaknya bisa linear dengan rancangan perpres yang sedang disusun dan diharapkan tahun ini sudah bisa selesai.

Recent Posts

Soroti Sekolah di Kabupaten Lebak, DPR: Rata-rata Tidak Lulus SMP

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti kondisi pendidikan di…

6 menit yang lalu

Tokoh Muda Aceh: Jangan Biarkan UUPA jadi Kosmetik Elit Politik

MONITOR, Jakarta - Ada satu hal yang kerap terulang dalam sejarah politik Indonesia yaitu regulasi…

43 menit yang lalu

Menag Klaim Masjid, Rumah Besar Kemanusiaan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan Masjid Raya Al Bakrie di Bandar Lampung,…

1 jam yang lalu

Menperin Reformasi Kebijakan TKDN: Kini Lebih Murah, Mudah, Cepat, Transparan dan Akuntabel

MONITOR, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah meresmikan kebijakan baru terkait Tingkat Komponen…

2 jam yang lalu

Menag Minta Penyuluh Lintas Agama Jadi Duta Perdamaian, Rawat Persaudaraan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta penyuluh lintas agama untuk menjadi duta perdamaian…

13 jam yang lalu

Kasum TNI Tegas Penertiban Hutan Bukan Serampangan, Semua Tahapan Terukur dan Terkoordinasi

MONITOR, Jakarta - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon bersama Kepala Jaksa…

15 jam yang lalu