POLITIK

Rapid Test Bukan untuk Diagnosa, Demokrat: Hapus Sebagai Syarat Perjalanan!

MONITOR, Jakarta – Politikus Demokrat Jansen Sitindaon menyayangkan fungsi rapid test hanya sebagai screening gejala Covid-19 pada tubuh seseorang, bukan mendiagnosis. Ia pun mendesak agar rapid test dihapus dari syarat seseorang melakukan perjalanan.

“Katanya rapid bukan diagnosa. Hanya screening. Itu maka masih ditemukan yang positif lolos terbang. Jika begini hapus saja rapid sebagai syarat perjalanan. Karena secara kedokteran lemah, komersil lagi! Sekalian saja hanya PCR. Tapi buat harganya murah. Karena bisa sekaligus jaring yang positif,” ujar Jansen Sitindaon dalam keterangannya, Senin (13/7).

Menyinggung test PCR, Jansen pun mengakui harganya bervariasi dan relatif mahal. Berdasarkan informasi yang dia terima, harga PCR ini berkisar mulai dari Rp 1,2 juta hingga 2,5 juta.

Untuk itu, Wasekjen DPP Demokrat ini mendesak agar Pemerintah memberikan subsidi biaya test PCR, minimal dengan mengeluarkan Keppres Bencana dan Perpu Corona.

“Walau saya tahu fiskal pemerintah lagi susah, harusnya soal ini tetap jadi tanggung jawab pemerintah. Minimal disubsidi. Karena Covid ini memang urusan negara. Itu maka dikeluarkan Keppres Bencana dan Perpu Corona,” tegasnya.

Recent Posts

Menteri Agama Lantik Pejabat Eselon II dan Pimpinan PTKN

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik pejabat Eselon II Pusat dan pimpinan Perguruan…

31 menit yang lalu

Semangat Menghubungkan Negeri: PT JTT Kokohkan Konektivitas, Satukan Indonesia di Ruas Tol Trans Jawa

MONITOR, Bekasi - Momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT)…

52 menit yang lalu

Puan Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen di RAPBN 2026 Masih Realistis dan Moderat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen…

2 jam yang lalu

Krisis HGBT Ancam Ratusan Pekerja, Kemenperin Turun Tangan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Harga Gas…

2 jam yang lalu

DPR Setujui Usulan Penggunaan Uang Muka untuk Haji 2026

MONITOR, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah…

5 jam yang lalu

Raih Rekor MURI, 1.450 Mahasiswa Asing dari 50 Negara Daftar di UIN Surakarta

MONITOR, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta menorehkan sejarah baru di…

6 jam yang lalu