PENDIDIKAN

Kemendikbud: Merdeka Belajar Terinspirasi Filosofi Ki Hadjar Dewantara

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, meluncurkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”, salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi.

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan Slogan Merdeka Belajar yang menjadi arah kebijakan kementerian era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim terinspirasi filosofi Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara. Merdeka Belajar telah melalui pembahasan dengan berbagai pihak dari berbagai latar belakang keilmuan mulai hukum, sosial, etika, dan aspek pendidikan lainnya.

Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemendikbud, Evy Mulyani menjelaskan, melalui Merdeka Belajar, Ki Hadjar Dewantara mengajarkan semangat dan cara mendidik anak Indonesia untuk menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirnya, dan merdeka raga/tenaganya.

“Filosofi inilah yang menjadi akar Merdeka Belajar yang dijalankan Kemendikbud saat ini,” kata Evy kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/7).

Menurut Evy, dalam menyelenggarakan pembangunan pendidikan nasional, pemerintah melalui Kemendikbud senantiasa mengedepankan prinsip gotong royong, mulai dari perumusan hingga pelaksanaan berbagai program dan kebijakan. Peran serta berbagai pihak dalam gotong royong membangun pendidikan nasional merupakan keniscayaan dan faktor penting yang hendaknya semakin diperkuat.

Semangat Merdeka Belajar juga telah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menciptakan ekosistem pendidikan nasional yang lebih sehat dengan menghadirkan iklim inovasi sehingga mampu menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) unggul dan berkarakter. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang menjadi visi Presiden.

Secara khusus, Presiden meminta Mendikbud melakukan deregulasi dan debirokratisasi di lingkungan pendidikan. Reformasi pendidikan nasional tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

“Menurut Presiden, tidak hanya dilakukan kementerian dan lembaga, reformasi pendidikan menjadi upaya bersama masyarakat, pemerintah daerah, serta kemitraan dengan swasta,” pungkas Evy.