Isu Reshuffle Mencuat, Jokowi Diminta Pertimbangkan Unsur DPD

MONITOR, Jakarta – Wacana reshuffle kabinet yang belakangan menjadi diskursus publik telah merambah ke meja para Senator di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Sejumlah senator mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan unsur ketiga dalam komposisi kabinet, yakni dari unsur DPD.

“Selama ini kan ada dua unsur, dari partai politik dan profesional. Nah, sudah saatnya ada unsur ketiga, dari DPD RI, yang selama ini bekerja untuk kepentingan daerah. Kami yang selama ini bergelut mewakili daerah, terdiri dari 136 tokoh yang dipilih dengan suara yang signifikan, sangat layak untuk terlibat langsung dalam mengambil kebijakan di eksekutif,” kata Senator asal Lampung, Bustami Zainudin, di Jakarta, Kamis (9/7).

Senada dengan Bustami, Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Angelo Wake Kako menilai, keterlibatan unsur DPD RI di dalam kabinet akan membuat keseimbangan wajah kabinet, khususnya keterwakilan daerah.

“Dan tentu ini akan memperkuat komposisi kabinet Presiden Jokowi, bukan hanya representasi partai politik dan professional, yang terkadang juga berlatar belakang pengusaha,” ucapnya Angelo.

Sebelumnya, Senator asal Kalimantan Utara Hasan Basri mengingatkan publik, bahwa Menteri dari unsur DPD RI sudah pernah ada. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana pengelolaan beberapa Kementerian diberikan kepada perwakilan DPD sebagai representasi Daerah.

“Sudah bukan rahasia lagi, memasuki bulan ke delapan, banyak hasil survey bahwa Kabinet Kerja Jokowi menunjukkan ketidakpuasan publik. Jadi kami mendorong juga kepada Bapak Presiden untuk bisa mengevaluasi menteri yang terindikasi rapor merah itu,” pungkas Hasan Basri seraya menyatakan bahwa Komite II di tempatnya juga memiliki beberapa catatan tentang kinerja para menteri mitra Komite II.

Seperti diketahui, Rabu (8/7), Pimpinan MPR RI menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan sempat menyinggung soal reshuffle kabinet.

Demikian dikatakan Ketua MPR Bambang Soesatyo usai pertemuan. Kendati begitu, dia mengaku tak tahu soal kepastian reshuffle kabinet, sebab hal itu merupakan hak prerogatif Jokowi.

Kendati begitu, Jokowi sempat mengungkapkan bahwa dirinya ingin jajaran menterinya bekerja secara maksimal. Terlebih, saat ini negara tengah mengalami krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19).

“Secara implisit Bapak Presiden menginginkan kabinet ini bekerja maksimal. Secara implisit begitu. Jadi silakan diartikan, saya pikir itu,” tambah Syarief Hasan.