MONITOR, Jakarta – Pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi memiliki tantangan tersendiri. Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati, mengakui hal tersebut tidaklah sederhana.
Dalam menyambut momentum pesta demokrasi ini, Neni mengingatkan jangan sampai kualitas teknis penyelenggaraan Pilkada ini dipertaruhkan. Selain itu, ia mengatakan Pilkada ini jangan sampai menelan korban jiwa.
“Kita tidak boleh mempertaruhkan kualitas teknis Pilkada, juga menjaga bagaimana menjaga kualitas kesehatan. Dua hal ini harus dipastikan bisa terjaga. Kesehatan pihak penyelenggara, pemilih dan peserta itu harus terjaga,” ujar Neni saat diwawancarai MONITOR, Jumat (3/7).
Meski Pilkada ini tetap digelar ditengah pandemi, Neni berharap prosesnya harus aman dan sehat. Selain itu, Pilkada ini harus bebas dari segala upaya negatif, baik itu yang bermuatan ujaran kebencian, isu hoax atau upaya propaganda lainnya.
“Kita semua ingin proses penyelenggaraan pilkada itu yang sehat, free and fair elections itu terwujud. Itu harus kita junjung bersama. Bagaimana demokrasi yang sehat itu terhindar dari ujaran kebencian, hoax, perpecahan dan lain sebagainya,” tandas Neni yang merupakan aktivis Nasyiatul ‘Aisyiyah ini.
Sebagaimana diketahui, Komisi II DPR RI bersama Pemerintah akhirnya sepakat menyetujui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
