MONITOR, Jakarta – Sejumlah nama usulan calon tim seleksi KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 telah beredar luas melalui jejaring pesan Whatsapp. Nama-nama tersebut diajukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden.
Diketahui, ada sebanyak 27 nama yang diusulkan dari unsur pemerintah, akademisi dan masyarakat. Dari unsur akademisi sendiri hanya dibutuhkan 4 orang dari total 13 orang yang diajukan. Adapun untuk masyarakat juga dibutuhkan 4 orang dari total 11 orang yang diajukan. Sementara untuk pemerintah dibutuhkan tiga orang dan diusulkannya pun tiga orang.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengingatkan tim seleksi calon KPU dan Bawaslu yang nantinya terpilih harus memiliki pemahaman dan kualitas tentang kepemiluan, rekam jejak yang baik, tidak ada konflik kepentingan dengan organisasi tertentu dan terbebas dari segala macam intervensi.
Ia menegaskan, kualitas dan integritas penyelenggara pemilu mendatang sangat ditentukan oleh timsel yang terpilih. Apalagi Pemilu 2024 akan menghadapi tantangan yang cukup berat, kompleks dan berisiko dengan menggelar pemilu serentak dan pilkada serentak dilaksanakan pada satu tahun yang sama.
Untuk itu, Neni pun mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas Presiden terhadap 11 timsel calon KPU dan Bawaslu 2022-2027 yang akan dipilih serta menjelaskan apa kriteria dan standar yang dimiliki sehingga bisa terpilih menjadi tim seleksi.
“Dengan adanya keterbukaan ini tentu masyarakat tidak akan bertanya apa dan mengapa terpilih. Keterbukaan informasi juga menumbuhkan trust masyarakat kepada timsel terpilih,” terang Neni Nur Hayati dalam keterangan persnya, Jumat (8/10/2021).
Selain itu, Neni mendorong masyarakat sipil agar lebih cermat dan kritis menyoroti rekam jejak 27 orang calon tim seleksi yang diusulkan Mendagri kepada Presiden. Jangan sampai, kata Neni, nama-nama tersebut memiliki rekam jejak kurang baik dimata publik.
Lebih tegas Neni juga mengingatkan kepada 11 orang tim seleksi terpilih untuk menghindari hal-hal yang bersifat transaksional dan berkomitmen untuk menolak suap. Sebab, masa depan penyelenggara pemilu dan demokrasi yang akan datang ditentukan oleh tim seleksi yang akan dipilih Presiden.
“Perlu kiranya ada keterbukaan dan sudi untuk mengakomodir masukan dan saran dari masyarakat sipil,” pungkasnya.
