Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (dok: Netralnews)
MONITOR, Jakarta – Sistem zonasi yang menjadikan faktor usia sebagai tolak ukur untuk masuk ke jenjang SMP dan SMA di wilayah DKI Jakarta menuai kritik. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani pun menyadari aturan tersebut akan menimbulkan polemik.
“Memang sistem zonasi pasti akan menimbulkan polemik, karena tolak ukur seleksinya usia,” ujar Zita usai mengikuti Rapat Komisi E mengenai PPBD DKI 2020, Jumat (26/6).
Namun Zita memastikan pihak DPRD DKI telah menjembatani mediasi antara orang tua murid dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini juga menjelaskan bahwa aturan zonasi soal usia adalah kebijakan yang ditelurkan Kemendikbud untuk pemerataan pendidikan.
“Namun kebijakan ini dikeluarkan Kemendikbud untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, agar semua anak bisa mengenyam pendidikan yang baik, tanpa memandang status sosial ekonomi dan prestasi,” jelasnya.
“Sehingga disediakan beberapa jalur lainnya, selain jalur Zonasi, ada juga jalur Prestasi (akademik & non-akademik) yang bisa ditempuh oleh calon siswa yang mempunyai prestasi, karena seleksinya tidak memandang usia,” paparnya lagi.
MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…
MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…
MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…
MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…