Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (dok: Netralnews)
MONITOR, Jakarta – Sistem zonasi yang menjadikan faktor usia sebagai tolak ukur untuk masuk ke jenjang SMP dan SMA di wilayah DKI Jakarta menuai kritik. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani pun menyadari aturan tersebut akan menimbulkan polemik.
“Memang sistem zonasi pasti akan menimbulkan polemik, karena tolak ukur seleksinya usia,” ujar Zita usai mengikuti Rapat Komisi E mengenai PPBD DKI 2020, Jumat (26/6).
Namun Zita memastikan pihak DPRD DKI telah menjembatani mediasi antara orang tua murid dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini juga menjelaskan bahwa aturan zonasi soal usia adalah kebijakan yang ditelurkan Kemendikbud untuk pemerataan pendidikan.
“Namun kebijakan ini dikeluarkan Kemendikbud untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, agar semua anak bisa mengenyam pendidikan yang baik, tanpa memandang status sosial ekonomi dan prestasi,” jelasnya.
“Sehingga disediakan beberapa jalur lainnya, selain jalur Zonasi, ada juga jalur Prestasi (akademik & non-akademik) yang bisa ditempuh oleh calon siswa yang mempunyai prestasi, karena seleksinya tidak memandang usia,” paparnya lagi.
MONITOR, Jakarta - Zayed Award for Human Fraternity, Senin (9/11/2026), telah mencatat rekor dengan sekitar…
MONITOR, BOGOR - Kemandirian ekonomi pesantren tidak cukup hanya ditopang keterampilan menghasilkan produk. Santri juga…
Chepy Aprianto, M.I.Kom (Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Garda Pemuda NasDem) Setiap peringatan hari…
MONITOR, Tangerang Selatan - Pesantren dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk mendorong pemberdayaan perempuan.…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mengarahkan Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+)…
Sugiyono, M.IP Kasubtim Kemahasiswaan, Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian…