Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (dok: Netralnews)
MONITOR, Jakarta – Sistem zonasi yang menjadikan faktor usia sebagai tolak ukur untuk masuk ke jenjang SMP dan SMA di wilayah DKI Jakarta menuai kritik. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani pun menyadari aturan tersebut akan menimbulkan polemik.
“Memang sistem zonasi pasti akan menimbulkan polemik, karena tolak ukur seleksinya usia,” ujar Zita usai mengikuti Rapat Komisi E mengenai PPBD DKI 2020, Jumat (26/6).
Namun Zita memastikan pihak DPRD DKI telah menjembatani mediasi antara orang tua murid dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini juga menjelaskan bahwa aturan zonasi soal usia adalah kebijakan yang ditelurkan Kemendikbud untuk pemerataan pendidikan.
“Namun kebijakan ini dikeluarkan Kemendikbud untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, agar semua anak bisa mengenyam pendidikan yang baik, tanpa memandang status sosial ekonomi dan prestasi,” jelasnya.
“Sehingga disediakan beberapa jalur lainnya, selain jalur Zonasi, ada juga jalur Prestasi (akademik & non-akademik) yang bisa ditempuh oleh calon siswa yang mempunyai prestasi, karena seleksinya tidak memandang usia,” paparnya lagi.
MONITOR, Cirebon - PT TKG, perusahaan manufaktur sepatu mitra Nike asal Korea, berkolaborasi dengan Universitas…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat potensi dan daya saing industri kecil dan menengah…
MONITOR, Lampung – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengapresiasi peran Unit Kemasan Bersama (UKB)…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Praka…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti praktik penagihan utang oleh pihak…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menyoroti insiden tewasnya seorang pelajar…