BERITA

DPP Bapera: Jangan Sampai Program Tapera Jadi Persoalan Baru

MONITOR, Jakarta – Pemerintah tengah gencar menginisiasi program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera terutama bagi para pekerja berpenghasilan rendah. Meski menuai pro dan kontra, DPP Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) menilai program Tapera ini hampir mirip dengan Program Perumnas di era kepemimpinan Soeharto.

Ketua Bidang Perumahan Rakyat DPP Bapera, Putra Pasay, mengatakan konsep perumahan rakyat harus menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat. Tentunya, kata dia, harus disertai berbagai perbaikan dalan pengelolaannya sehingga tepat sasaran.

“Konsep Perumahan Rakyat memang selayaknya menjadi solusi bagi persoalan kebutuhan perumahan di masyarakat. Sehingga memang perlu terus dilakukan berbagai macam perbaikan aturan dalam pengelolaan programnya sehingga bisa tepat sasaran,” ujar Putra Pasay, dalam keterangannya, Rabu (17/6).

Ditinjau dari aspek aturan pelaksanaannya, ia mengatakan dalam Peraturan pemerintah No 25 Tahun 2020 tentang Tapera belum menetapkan berapa lamanya angsuran dan jumlah angsuran yang masih memberatkan jumlah besarannya, karena dalam aturan tersebut pemerintah akan memotong gaji ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, dan pegawai swasta sebesar 3% untuk iuran Tapera.

“Jangan sampai persoalan Tapera ini malah menjadi persoalan baru bagi para karyawan, apalagi yang sudah memiliki rumah terkait peruntukan dan sasarannya yang perlu diperjelas kembali,” tandas Ketua DPP KNPI ini.

Apalagi, ditengah carut marutnya kondisi perekonomian Indonesia akibat wabah Covid-19, Putra menyarankan perlu ada analis sasaran program dengan melakukan pendekatan pada kebutuhan rakyat dan kemampuan keuangan rakyat saat ini.

“Saya selaku Ketua Bidang Perumahan Rakyat DPP Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) mengharapkan Perlu dilakukan kembali kajian terkait perumahan rakyat ini, apalagi ini adalah kebijakan Pemerintah yang harus di laksanakan semua pihak, negara harus benar-benar hadir sebagai solusi atas kesejahteran dan ketimpangan sosial di masyarakat,” pungkasnya.

Recent Posts

BOS Madrasah Cair, Dapat Digunakan Untuk Membayar Honor Guru Non ASN Madrasah Swasta

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan Bantuan Operasional…

4 jam yang lalu

DPR Desak Polisi Segera Tahan Tersangka Kasus Koperasi BLN

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin dalam RDP dan RDPU bersama Direktorat…

9 jam yang lalu

Nuzulul Qur’an di Istana Negara Usung Tema Ekologi dan Perdamaian

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menggelar rapat internal untuk mematangkan persiapan peringatan Nuzulul Qur'an yang…

12 jam yang lalu

DPR Desak Kemenag Bayarkan TPG Guru Madrasah Sebelum Idulfitri

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak Kementerian Agama Republik…

13 jam yang lalu

Dirjen Haji Tekankan Integritas Anti Korupsi dan Waspada Gratifikasi

MONITOR, Jakarta - Pegawai Kementerian Haji dan Umrah, khususnya di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji…

14 jam yang lalu

Antisipasi Kekeringan dan Ketegangan Geopolitik, Mentan Amran Gas Rapat Meski Hari Minggu

MONITOR, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar rapat pada hari Minggu untuk…

16 jam yang lalu