Masa Transisi Ekonomi, Fraksi Demokrat Ingatkan Pemerintah Soal Ini

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) (dok: Republika)

MONITOR, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengatakan bahwa Tahun 2021 adalah masa transisi ekonomi, termasuk bagi Indonesia. Ia pun menyarankan agar pemerintah bisa menstimulus perekonomian dengan cara menjaga daya beli masyarakat atau keep buying strategy.

“Fraksi Demokrat berharap agar pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang pro pertumbuhan (pro growth), pro pengentasan kemiskinan (pro poor) dan pro penciptaan lapangan kerja (pro job),” kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (16/6).

Lanjut Ibas, sesuai pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (15/6) kemarin, asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 – 5,5 persen terlalu optimistis. Terutama, sambung dia, di saat Covid menyebabkan banyak pengangguran yang notabene akan mengganggu konsumsi.

Tidak hanya itu, legislator dari Dapil Jawa Timur VII menyatakan, target inflasi sebesar 2,0-4,0 persen dan asumsi nilai tukar pada kisaran Rp.14.900–Rp.15.300 per dolar cukup realistis dan harus tetap dijaga.

Selanjutnya, ia juga menyatakan bahwa tingkat tingkat suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 6,67–9,56 persen cukup realistis ditengah situasi ekonomi global yang melambat dan penuh dengan resiko.

Bahkan, ia menyampaikan beberapa kritik membangun dalam pandangan tersebut, diantaranya perlunya perbaikan tata kelola hulu Migas demi memenuhi asumsi lifting yang sering kali tidak tercapai.

“Tingginya target penerimaan dalam bentuk rasio penerimaan pajak tahun 2021, dan perlunya kajian anggaran K/L non-esensial,” papar wakil ketua Badan anggaran (Banggar) DPR RI itu.

Ibas juga mengingatkan jika defisit anggaran menembus angka 6 persen PDB, dikhawatirkan akan menimbulkan krisis susulan dengan kondisi yang lebih berat dari krisis moneter1998 dan krisis Subprime Mortgage di era SBY tahun 2008 lalu. Hal ini akan membebani rakyat, terutama mengingat proses pemulihan dari krisis 1998 memakan waktu lebih dari 5 tahun.

“Pemerintah agar saat ini tetap focus mengatasi isu kesehatan dan menyelamatkan nyawa rakyat di era pandemic Covid-19. Namun, ekonomi masih bias tetap bergerak jika pemerintah bias menentukan skala prioritas,” pungkasnya.