KEUANGAN

Sukseskan Pilkada Serentak, Sri Mulyani Akan Anggarkan Rp1,02 Triliun

MONITOR, Jakarta – Pilkada serentak 2020 akan tetap digelar ditengah masa pandemi. Sejumlah stakeholder terkait pun sudah melakukan pembahasan terkait penyelenggaraan hajatan politik tersebut, termasuk mengenai rasionalisasi anggaran Pilkada serentak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyatakan, kementerian yang dipimpinnya itu akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp1,02 Triliun untuk mendukung proses Pilkada. Hal tersebut, dikatakan dia, sesuai dengan permintaan dari KPU RI.

“Mengingat Pilkada tahun ini terjadi di tengah Pandemi, maka untuk dapat mewujudkan Pilkada serentak dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah, Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) mengalokasikan anggaran sebanyak Rp1,02T untuk mendukung proses Pilkada, sesuai dengan permintaan KPU,” ujar Sri Mulyani saat rapat bersama para stakeholder yakni Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas Percepatan Pengangan Covid-19.

Lebih jauh ia menegaskan, hal ini penting agar pelaksanaan Pilkada serentak tahap I yang akan dimulai pada 15 Juni 2020 tidak tertunda. Sri Mulyani juga menyebutkan, dalam pengalokasian APBN, pihaknya selalu mengikuti peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

“Kami akan patuhi Undang-Undang No. 10/2016 yang menyebutkan bahwa Pilkada dibiayai oleh APBD dan APBN, dengan utamanya berasal dari APBD,” tegasnya.

Recent Posts

Dading Ishak: Zakat itu Pilar Kemakmuran Nasional

MONITOR, Jakarta - Tokoh agama sekaligus akademisi, Prof Dading Ishak, menegaskan pentingnya zakat sebagai salah…

1 jam yang lalu

Dorongan DPR soal Komnas Perempuan Jadi Satker Mandiri Dinilai Terobosan yang Dinanti

MONITOR, Jakarta - Aktivis perempuan dari Sarinah Institute, Luky Sandra Amalia menyambut baik dukunga Ketua…

3 jam yang lalu

Tampil di Depan 1.500 Siswa Kendari, Habib Ja’far dan Alissa Wahid Jelaskan Makna Tepuk Sakinah

MONITOR, Kendari - Sekitar 1.500 siswa Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta (MAN/MAS) di Kota Kendari…

5 jam yang lalu

Dukung Peningkatan Sektor Pangan, DPR: Tata Kelola Hulu-Hilir Penting Dilakukan

MONITOR, Jakarta - Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anggota Komisi IV DPR RI,…

6 jam yang lalu

DPR Nilai MK Seolah Ingin Dikte Presiden Lewat Perintah Pembentukan Lembaga Pengawasan ASN

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang…

6 jam yang lalu

Pameran KIP 2025, Stan Kemenag di Apresiasi Pengunjung

MONITOR, Jakarta - Kehadiran Kemenag dalam Pameran Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan selama tiga hari…

8 jam yang lalu