MONITOR, Jakarta – Pilkada serentak 2020 akan tetap digelar ditengah masa pandemi. Sejumlah stakeholder terkait pun sudah melakukan pembahasan terkait penyelenggaraan hajatan politik tersebut, termasuk mengenai rasionalisasi anggaran Pilkada serentak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyatakan, kementerian yang dipimpinnya itu akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp1,02 Triliun untuk mendukung proses Pilkada. Hal tersebut, dikatakan dia, sesuai dengan permintaan dari KPU RI.
“Mengingat Pilkada tahun ini terjadi di tengah Pandemi, maka untuk dapat mewujudkan Pilkada serentak dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah, Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) mengalokasikan anggaran sebanyak Rp1,02T untuk mendukung proses Pilkada, sesuai dengan permintaan KPU,” ujar Sri Mulyani saat rapat bersama para stakeholder yakni Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas Percepatan Pengangan Covid-19.
Lebih jauh ia menegaskan, hal ini penting agar pelaksanaan Pilkada serentak tahap I yang akan dimulai pada 15 Juni 2020 tidak tertunda. Sri Mulyani juga menyebutkan, dalam pengalokasian APBN, pihaknya selalu mengikuti peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
“Kami akan patuhi Undang-Undang No. 10/2016 yang menyebutkan bahwa Pilkada dibiayai oleh APBD dan APBN, dengan utamanya berasal dari APBD,” tegasnya.
