Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani. Foto: Ist
MONITOR, Jakarta – Kasus penembakan masyarakat sipil yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, pada selasa (2/6) lalu memancing kemarahan anggota parlemen di Senayan. Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, meminta Komnas HAM dan Polri turun tangan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa penembakan tersebut.
Arsul Sani mengatakan, penyelidikan antara Polri dan Komnas HAM ini sangat diperlukan agar mendapatkan hasil penyelidikan yang bisa dibandingkan.
“Untuk menjamin penyelidikan kasus ini juga untuk meyakinkan DPR maupun publik, maka Komisi III DPR meminta agar Komnas HAM turun tangan untuk melakukan penyelidikan secara tersendiri, agar nanti kedua hasil penyelidikan dari hasil internal Polri dan Komnas HAM bisa dibandingkan,” kata Arsul dalam keterangan yang diterima MONITOR, Kamis (4/6).
Lebih lanjut, Sekjen PPP itu menilai penyelidikan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Karena itu, kata dia, diperlukan penyelidikan Komnas HAM sebagai pembanding.
“Jika penyelidikan hanya dilakukan secara internal saja maka akan ada kecenderungan publik tidak percaya, meski hasilnya merupakan fakta yang sebenarnya,” ujar Arsul.
Diketahui, dua warga sipil tewas ditembak oleh orang tidak dikenal atau OTK. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah hutan yang berada di Kabupeten Poso, Sulawesi Tengah, pada Selasa (2/6/2020). Dua warga sipil tersebut bernama Syarifudin dan Firman. Keduanya meninggal diduga dilakukan oleh aparat di Sulawesi Tengah.
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) memperkuat sinergi untuk menyiapkan…
MONITOR, Makkah – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan proses kepulangan jemaah haji Indonesia dari Arab…
MONITOR, Jakarta – Ambisi mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi tinggi,…
MONITOR, Madinah — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan kunjungan ke Saudi German…
MONITOR, Jakarta - Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat kerja sama internasional guna mendukung transformasi industri…