Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani. Foto: Ist
MONITOR, Jakarta – Kasus penembakan masyarakat sipil yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, pada selasa (2/6) lalu memancing kemarahan anggota parlemen di Senayan. Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, meminta Komnas HAM dan Polri turun tangan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa penembakan tersebut.
Arsul Sani mengatakan, penyelidikan antara Polri dan Komnas HAM ini sangat diperlukan agar mendapatkan hasil penyelidikan yang bisa dibandingkan.
“Untuk menjamin penyelidikan kasus ini juga untuk meyakinkan DPR maupun publik, maka Komisi III DPR meminta agar Komnas HAM turun tangan untuk melakukan penyelidikan secara tersendiri, agar nanti kedua hasil penyelidikan dari hasil internal Polri dan Komnas HAM bisa dibandingkan,” kata Arsul dalam keterangan yang diterima MONITOR, Kamis (4/6).
Lebih lanjut, Sekjen PPP itu menilai penyelidikan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Karena itu, kata dia, diperlukan penyelidikan Komnas HAM sebagai pembanding.
“Jika penyelidikan hanya dilakukan secara internal saja maka akan ada kecenderungan publik tidak percaya, meski hasilnya merupakan fakta yang sebenarnya,” ujar Arsul.
Diketahui, dua warga sipil tewas ditembak oleh orang tidak dikenal atau OTK. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah hutan yang berada di Kabupeten Poso, Sulawesi Tengah, pada Selasa (2/6/2020). Dua warga sipil tersebut bernama Syarifudin dan Firman. Keduanya meninggal diduga dilakukan oleh aparat di Sulawesi Tengah.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan distribusi zakat nasional sesuai dengan ashnaf dan semakin…
MONITOR, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi APBN hingga 31 Januari…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mempertanyakan kebijakan impor 105 ribu…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menargetkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) dan…
MONITOR, Pematang Siantar - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat akses pembiayaan bagi…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) terus mempersiapkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Ini akan…