BERITA

Masuki Masa Transisi, PKS Minta Keberadaan Panti Pijat di Jakarta Tetap Ditutup

MONITOR, Jakarta – Setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap tiga berakhir, Pemerintah Provinsi DKI kembali memperpanjang PSBB hingga akhir Juni. Bahkan pihak Pemprov DKI menjadikan bulan Juni sebagai masa transisi.

Memasuki masa transisi ini, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta agar keberadaan panti pijat tetap ditutup. Menurutnya, kondisi ini mengharuskan masyarakat beraktivitas kembali dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan Covid-19, sehingga perekonomian kembali tumbuh.

“Saya kira nanti protokolnya pasti kan ada jaga jarak, dan sebagainya. Kalau memang untuk panti pijat harus jaga jarak, yah pasti susah karena nggak bisa diterapkan untuk panti pijat,” kata Yani, Kamis (4/6).

Menurut anggota Komisi B itu, griya panti pijat sangat berpotensi tinggi terhadap penularan Covid-19. Sebab terapis pijat dengan konsumen cenderung bersentuhan, apalagi pelanggannya berasal dari berbagai latar belakang kehidupan maupun pekerjaan.

“Apalagi nanti yang datang banyak orang-orang asing, terus nggak ketahuan mereka bawa penyakit kan, kasihan nanti malah tertular (terapisnya),” ujar dia.

Meski demikian, secara keseluruhan Yani mendukung rencana DKI untuk kembali mengoperasikan tempat pariwisata demi perekonomian Jakarta. Akan tetapi, ia mengingatkan kepada Pemprov DKI untuk segera memaparkan konsep new normal kepada masyarakat. Hal ini dilakukan supaya masyarakat bisa melakukan penyesuaian untuk beraktivitas kembali di tengah wabah Covid-19.

“Dampak ekonomi sangat terasa, kita juga sudah dengar kemarin (paparan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) untuk APBD 2020 yang dicanangkan Rp 87,95 triliun sekarang perkiraan menjadi Rp 47,2 triliun atau 53 persen penurunannya,” pungkasnya.

Recent Posts

Pemerintah Dorong Wakaf Produktif sebagai Penggerak Pemberdayaan Ekonomi Umat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat melalui pemanfaatan…

38 menit yang lalu

Ketua Komisi XIII DPR Dorong Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual di Unsoed dengan UU TPKS

MONITOR, Jakarta - Ketua komisi XIII DPR RI Willy Aditya merasa prihatin atas kasus kekerasan…

5 jam yang lalu

Komisi X DPR: Study Tour Semestinya Diperbolehkan Sepanjang Edukatif

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menanggapi polemik kebijakan…

6 jam yang lalu

Puan: Penanganan Karhutla Harus Berbasis Keadilan Sosial dan Tata Kelola Berkelanjutan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) yang…

6 jam yang lalu

KKP Perkuat Sinergi Antar Pusat dan Daerah Bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi antara Pusat dan Daerah dalam…

8 jam yang lalu

Insiden Pembubaran Ibadah di Padang, PKUB Kemenag Ajak Umat Kedepankan Dialog dan Komunikasi

MONITOR, Jakarta - Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam…

9 jam yang lalu