DPR Yakin AS Mampu Kendalikan Situasi Pasca Kematian George Floyd

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin (dok: kompas)

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolhukam, Aziz Syamsuddin, mengaku prihatin atas peristiwa gelombang demonstrasi besar yang terjadi di Amerika Serikat (AS) atas kematian George Floyd.

Aziz menilai segala bentuk tindakan kekerasan tidak akan membawa keuntungan bagi pihak manapun. Sebagai Negara sahabat, Aziz mengatakan Indonesia menginginkan AS yang merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia dapat kembali Kondusif di tengah Pandemi Covid 19.

“Perkembangan yang terjadi sepenuhnya urusan dalam negeri Amerika, namun saya meyakini fondasi demokrasi serta aturan hukum di sana mampu mengendalikan situasi yang sedang berkembang secara konstruktif,” kata Aziz, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (4/5).

“Pemerintah Amerika seyogyanya dapat segera merangkul para tokoh agama dan masyarakat untuk meredakan permasalahan ini, jangan sampai berlarut dan membawa dampak signifikan ke berbagai aspek,” tambahnya.

Politisi Golkar itu juga menghimbau agar masyarakat Indonesia yang masih berada di Amerika tidak ikut turun ke jalan. Hal itu, sambung dia, guna mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan.

Sebagai pemerintahan yang menganut sistem demokratis di seluruh dunia tentunya tidak menyukai adannya ketidakadilan, khususnya rasisme. Dimana, Indonesia sendiri memiliki UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang mengatur tentang hal ini.

“Jangan ada oknum yang mengadu domba dalam peristiwa ini, dan ini perlu segera diluruskan dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga Law and Order akan mampu diterapkan dengan baik dalam rangka memutus peredaran disinformasi maupun ‘hate speech’ dan segala bentuk ujaran kebencian yang era digital saat ini,” paparnya.

“Sehingga kita bisa kembali fokus menangani Covid 19 dan kembali menjalankan roda ekonomi serta penerapan ‘New Normal’ sesuai dengan tantangan global saat ini,” tandas mantan ketua komisi III DPR RI itu.