Mendes PDT, Yandri Susanto (foto: ist)
MONITOR, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai pemerintah terlihat sangat gamang atau bingung dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona yang terjadi hingga saat ini.
“Pemerintah gamang, di satu sisi seolah-olah ingin dikatakan kuat untuk memutus rantai migrasi corona. Tapi di sisi lain, tidak ada kesanggupan atau kemampuan untuk menangani PSBB,” kata Yandri saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/5).
Politikus PAN ini juga mengatakan, sudah seharusnya pemerintah harus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak wabah Wuhan tersebut. Pasalnya, imbuh dia, ada masyarakat yang kehilangan pekerjaan atas PSBB.
“Pemerintah di persimpangan jalan, memutuskan mata rantai corona atau ekonomi. Ini yang saya khawatir, corona tidak habis l, ekonomi abruk karena tidak sanggup lagi APBN kita jebol kan, defisit kita sudah di atas 3 persen,” papar Yandri.
Dalam kesempatannya, ia meminta agar masyarakat tidak berharap banyak ke pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19 di dalam negeri.
“Kalau berharap dari pemerintah susah sekarang. Rapid test tidak terlalu jalan, pola WHO tidak ketat, yang mawas diri ya individu untuk tetap menjaga diri supaya tidak terkena Covid-19,”sebut dia.
“Sekarang kunci (nya) ada di masyarakat, kalau misalnya mau keluar rumah. Kewaspadaan harus dibangun dari individu masing-masing,” pungkas Yandri.
MONITOR, Labuan Bajo – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman meninjau…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan guru binaan. Fokus…
MONITOR, Tangerang Selatan - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ibnu…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat penguatan infrastruktur pengelolaan air dan limbah di kawasan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan duka cita yang…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengkritik keras kebijakan Badan…