MEGAPOLITAN

Pemkot Depok Realokasi APBD untuk Percepatan Penanganan Covid-19

MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah melakukan penyesuaian terhadap realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Penyesuaian APBD tersebut seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), tanggal 31 Maret 2020.

Menurut Wali Kota Depok, Mohammad Idris, pihak Pemkot sudah menyesuaikan APBD dengan Perppu yang dikeluarkan pemerintah pusat. Terutama dalam anggaran terkait dengan penanganan Coronavirus atau Covid-19 di Kota Depok.

“Kita sudah melakukan realokasi anggaran dan refocusing program dari APBD 2020. Tentu saja hal itu untuk menangani wabah Covid-19 di Depok,” kata Mohammad Idris, saat menjadi pembicara utama dalam Webinar Kontroversi Perppu No.1 tahun 2020 dari Aspek Hukum Pidana, Bisnis dan Kesehatan, melalui zoom meeting, Jumat (8/5).

Terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020, kata Idris, Pemkot Depok sudah bekerjasama dengan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Kota Depok untuk pendampingan terhadap realokasi anggaran dan refocusing program.

Pendampingan tersebut, demi adanya kepastian hukum atas kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Depok dan agar nantinya tidak permasalahan akibat hukum yang tidak diinginkan.

“Penanggulangan Covid-19 ini memang harus terlaksana dan dibutuhkan langkah taktis dan strategi untuk keselamatan warga Depok. Serta mengedepankan azas pemerintahan umum yang baik, agar ada kepastian hukum untuk Pemkot Depok,” pungkasnya.

Recent Posts

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

4 jam yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

4 jam yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

5 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

17 jam yang lalu

Blue Economy; Basis Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

MONITOR, Jakarta - Guru Besar Emeritus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University sekaligus…

20 jam yang lalu

Wacana Ambang Batas 5 Persen, Partai Gelora Minta Kader Fokus Syarat Verifikasi Parpol

MONITOR, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta seluruh pengurus…

21 jam yang lalu