PARLEMEN

Politikus Demokrat: Relaksasi Transportasi Bukti Pemerintah Tidak Fokus Tangani Covid-19

MONITOR, Jakarta – Pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang berencana akan melonggarkan transportasi di tengah pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pandemi Corona, terus menuai perhatian publik.

Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, misalnya. Ia menilai bahwa sejak awal pemerintah hanya terfokus pada penyelamatan ekonomi, bukan nyawa masyarakatnya.

“Jadi relaksasi tranportasi itu makin menegaskan pemerintah dalam tangani Covid-19 tidak terlalu fokus penyelamatan manusia,” tegas Irwan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (6/5).

Padahal, sambung dia, Presiden Jokowi secara tegas telah melarang adanya kegiatan mudik bagi masyarakat.

Tentu saja, sambung dia, aturan yang akan dikeluarkan Menhub sebagai turunan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H, membuat akan mengakibatkan kebingungan di masyarakat.

“Ini kita mau apa sih ini? presiden jelas pidato khusus larang mudik tapi kemudian berubah-ubah dalam tataran di lapangan. Ini buat kebingungan di daerah, dimana semangat memutus mata rantai Covid19 sampai jalan tikus ditutup,” papar wakil sekertaris jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat itu.

“Tapi hari ini kita dipertontonkan lagi, bagaimana tanggung jawab pemerintah pada penanganan Covid-19 tidak serius,” tambahnya.

Dalam kesempatannya ini, Irwan menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional memang penting. Akan tetapi, penyebab ekonomi yang membuat keadaan ekonomi nasional terganggu oleh pandemi tidak bisa dikesampingkan.

“Kami minta pemerintah fokus sesuai kata dengan perbuatan. Kita ingin pemerintah bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di daerah,” sebut legislator dari Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

“Di daerah sudah habis-habisan menguras APBD untuk penanganan Covid19, sedangkan di pusat seperti tengah bercanda saja. Besok tempe, besok kedelai, besok tempe. Ini contoh apa? tidak ada teladan untuk dicontoh di daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perhubungan Budi Karya mengungkap akan melonggarkan transportasi di tengah pandemi.

Relaksasi transportasi ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Recent Posts

JMM: ASN Abdi Negara, Penuh Tato Itu Cerminkan Tak Berakhlak

MONITOR, Jakarta - Peneliti Jaringan Muslim Madani (JMM) Dr. H. Abdul Muqit,SQ menilai sikap tegas…

45 menit yang lalu

DPR Sebut Pengibaran Bendera One Piece Tak Etis, Ajak Masyarakat Kibarkan Merah Putih

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menanggapi fenomena viral pengibaran bendera…

2 jam yang lalu

Silatnas FKUB, Menaa: Agama Harus Jadi Pemersatu, Bukan Pemecah

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh elemen bangsa untuk menempatkan agama sebagai…

2 jam yang lalu

Sikap Tegas DPR soal Hak Cipta Dinilai Wujud Perlindungan bagi UMKM

MONITOR, Jakarta - Dewan Pakar Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Taufan…

4 jam yang lalu

DPR Siap Fasilitasi Pegiat Pertanian Organik Demi Wujudkan Asta Cita

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyatakan pihaknya siap…

5 jam yang lalu

FGD C-Day IPB 2025, Prof Rokhmin: Blue Economy Solusi Konkret

MONITOR, Jakarta - Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University menjadi titik tolak semangat bahari…

5 jam yang lalu