BERITA

Imbas Covid-19, Sejumlah Proyek Infrastruktur di Ibu Kota Terancam Dihentikan

MONITOR, Jakarta – Pandemi Covid-19 yang ‘menyerang’ Ibu Kota tidak hanya mengganggu sektor ekonomi. Wabah asal Wuhan ini juga mengganggu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, lantaran anggarannya terpaksa harus dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, mengatakan dalam mengatasi wabah Covid-19 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Oleh karena itu, kata dia, sejumlah anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur kemungkinan akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 tersebut.

Menurut Taufik yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI ini, Pemprov DKI membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 triliun.

“Ini kami di Badan Anggaran (Banggar) dan Pemprov DKI sedang mencari kekurangan anggaran dalam mencari kekurangan anggaran untuk mengatasi wabah virus Corona ini,” terangnya.

Taufik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar DPRD DKI ini menyebut, untuk menutup kekurangan itu, maka Pemprov dan DPRD berencana memangkas atau menghentikan sementara beberapa proyek infrastruktur.

Misalnya, proyek underpass, flyover, pembangunan rusun, dan infrastruktur lainnya kemungkinan akan ada pemotongan. Tiga flyover tersebut tersebar di Tanjung Barat dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, serta Cakung, Jakarta Timur. Sedangkan, untuk underpass di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

“Anggarannya multiyears. Kalau ditotal, sekitar Rp500 miliaran,” kata Taufik.

Sementara itu, untuk pembangunan rusun sekitar Rp 1,1 triliun untuk pembangunan 10 rusun. Total ada 26 tower dari seluruh rusun yang akan dibangun Pemprov KDI. Sedangkan, untuk huniannya mencapai 5.835 unit.

Pemangkasan atau penghentian sementara proyek sedang dibahas. Pastinya, akan ada pemotongan atau penghentian semenatara. Berapa jumlahnya? Masih akan dibahas,” pungkasnya.

Recent Posts

Jangan Korbankan Cadangan Strategis Demi Smelter, Pemerintah Diminta Konsisten Batasi Produksi Nikel

MONITOR, Jakarta - Transisi Bersih meminta Pemerintah Indonesia tidak menambah kuota produksi nikel pada tahun…

2 jam yang lalu

Sambut Kepulangan PPIH Daker Makkah, Menhaj Apresiasi Dedikasi Petugas dan Tegaskan Penguatan Kualitas Layanan

MONITOR, Tangerang - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyambut kepulangan kelompok pertama Petugas…

5 jam yang lalu

Waka DPR Cucun Minta Pelaku Penyekapan Perempuan Dihukum Berat, Dorong Polri Tingkatkan Keamanan Warga

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta agar pelaku kasus penyekapan…

5 jam yang lalu

Pemadaman Listrik Bergilir Masih Pelik, Legislator Minta Pejabat yang Bertanggung Jawab Mundur!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam kembali meminta PT PLN (Persero)…

5 jam yang lalu

DPR Minta Agar Ketersediaan Solar dan Pupuk Subsidi Jadi Prioritas Program Pemerintah Tahun 2027

MONITOR, Jakarta - Berbagai kementerian/lembaga meminta tambahan anggaran untuk program Pemerintah di tahun 2027. Di…

5 jam yang lalu

Apakah MBG Indonesia Sama dengan Program Makan Gratis Jerman Pasca Perang Dunia II?

Oleh: Robi SugaraDosen Keamanan Internasional Prodi Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Makan…

5 jam yang lalu