MONITOR, Jakarta – Pandemi Covid-19 yang ‘menyerang’ Ibu Kota tidak hanya mengganggu sektor ekonomi. Wabah asal Wuhan ini juga mengganggu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, lantaran anggarannya terpaksa harus dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, mengatakan dalam mengatasi wabah Covid-19 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Oleh karena itu, kata dia, sejumlah anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur kemungkinan akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 tersebut.
Menurut Taufik yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI ini, Pemprov DKI membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 triliun.
“Ini kami di Badan Anggaran (Banggar) dan Pemprov DKI sedang mencari kekurangan anggaran dalam mencari kekurangan anggaran untuk mengatasi wabah virus Corona ini,” terangnya.
Taufik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar DPRD DKI ini menyebut, untuk menutup kekurangan itu, maka Pemprov dan DPRD berencana memangkas atau menghentikan sementara beberapa proyek infrastruktur.
Misalnya, proyek underpass, flyover, pembangunan rusun, dan infrastruktur lainnya kemungkinan akan ada pemotongan. Tiga flyover tersebut tersebar di Tanjung Barat dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, serta Cakung, Jakarta Timur. Sedangkan, untuk underpass di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
“Anggarannya multiyears. Kalau ditotal, sekitar Rp500 miliaran,” kata Taufik.
Sementara itu, untuk pembangunan rusun sekitar Rp 1,1 triliun untuk pembangunan 10 rusun. Total ada 26 tower dari seluruh rusun yang akan dibangun Pemprov KDI. Sedangkan, untuk huniannya mencapai 5.835 unit.
Pemangkasan atau penghentian sementara proyek sedang dibahas. Pastinya, akan ada pemotongan atau penghentian semenatara. Berapa jumlahnya? Masih akan dibahas,” pungkasnya.
