Pemprov DKI Minta Dilibatkan Dalam Pemberian Izin IOMKI

MONITOR, Jakarta – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansah, meminta kepada Kementrian Perindustrian (Kemenperin) untuk melibatkan pihaknya terkait pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) di Jakarta selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pasalnya, selama ini Kemenperin bertindak tanpa ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Terkait masalah penerbitan IOMKI, kita minta dilibatkan,” ujarnya kepada wartawan.

Kata Andri, pihaknya sedang meminta Kemenperin untuk duduk bersama ihwal evaluasi pemberian IOMKI selama PSBB berlangsung hingga 22 Mei 2020 mendatang. Hal itu demi mensukseskan PSBB, yakni memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Terkait review, memang Disnaker masuk dalam tim review, tapi nanti yang lead itu dinas perindustrian, perdagangan, dan UKM,” katanya.

Ia menyebut nantinya bersama Kemenperin akan menyeleksi secara ketat ihwal perusahan mana saja yang masih boleh beroperasi selama PSBB.

“Tapi dengan kondisi situasi Covid-19 ini, betul-betul harus diselaraskan, jadi kepentingan kesehatan harus jalan dengan kepentingan perekonomian. Salah satunya dalam pemberian IOMKI itu harus betul-betul dipilah benar perusahaan yang punya aspek strategisnya. Jadi betul disurvei,” kata dia.

Sebelumnya, Kemenperin memberikan izin kepada 864 perusahaan yang tidak dikecualikan tetap beroperasi selama masa PSBB berlangsung di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10 dijelaskan hanya ada 11 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB.

Sebelas sektor itu adalah kesehatan; bahan pangan/ makanan/ minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan kebutuhan sehari-hari.