MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secepatnya menyusun roadmap bersinergi antar perusahaan plat merah di bidang pangan.
Tujuannya, sambung dia, untuk mewujudkan strategi perbaikan kinerja BUMN terkait dengan kedaulatan pangan nasional.
“Diperlukan percepatan, kemandirian dan kedaulatan pangan yang mampu memanfaatkan aset dan infrastruktur yang ada dengan melakukan orkestrasi dan meningkatkan kerjasama semaksimal mungkin untuk mewujudkan percepatan kedaulatan pangan,” kata Aria dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual Komisi VI DPR RI dengan Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Dirut PT. Berdikari (Persero), Dirut PT. Sang Hyang Seri (Persero), dan Dirut PT. Pertani (Persero), Senin (20/4).
Dalam kesempatannya itu, Aria juga meminta kepada Kementerian BUMN dan BUMN pangan untuk menyusun dan mengimplementasika strategi secara terintegrasi, sehingga, ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, keamanan pangan, kemandirian dan kelangsungan pangan terjamin.
“Saya berharap, klaster BUMN pangan ini betul-betul tidak sekedar reaktif tetapi antisipatif untuk melakukan berbagai antisipasi dengan data-data yang ada sekarang ini.”
“Kemampuan untuk mendeteksi daerah-daerah yang rawan pangan ini menjadi penting sekali. Kita tidak bisa menempatkan wilayah Indonesia yang demikian luas dengan jumlah penduduk 260 juta ini dalam suatu situasi kondisi ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang sama,” sebut politikus PDI Perjuangan itu.
Ia juga menegaskan, wilayah-wilayah yang sangat rentan kerawanan akan ketersediaan maupun keterjangkauan pangan, justru penting.
“Bulog, PPI, maupun RNI harus mampu berpikir agar bagaimana situasi wilayah zona merah rawan pangan ini menjadi skala prioritas di dalam menyusun roadmap BUMN tersebut,”tandasnya.
