Pemkot Depok Diminta Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Warga Terdampak Covid-19

Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan. (dok: Boy Rivalino)

MONITOR, Depok – Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok agar menggunakan dana APBD senilai Rp 1 triliun secara maksimal untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

Roy mengatakan, APBD Kota Depok pada tahun 2020 ini berjumlah lebih kurang Rp3 Trilun. Atas instruksi pemerintah pusat harus segera direlokasi dan refocusing untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak pandemi virus Corona.

“Karena sudah lebih sebulan masyarakat Kota Depok harus tinggal diam di rumah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus Corona,” kata Roy, Jumat (17/4).

Menurut Roy, sejak dikeluarkannya imbauan oleh pemerintah agar berdiam di rumah, banyak masyarakat yang merasakan dampak ekonomi. Diantaranya tidak dapat bekerja dan tidak memiliki penghasilan,

“Sementara kebutuhan makan setiap hari harus terpenuhi. Kontrakan rumah warga harus dibayar,” ujarnya.

Roy mengeluhkan, hingga saat ini belum ada dapur umum seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat, agar setiap kelurahan mendirikan dapur-dapur umum untuk warga yang tidak mampu.

“Untuk itu Wali Kota Depok harus melakukan diskresi APBD untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dana APBD itu ada Rp 3 triliun, setidaknya minimal Rp 1 triliun untuk membantu rakyat yang membutuhkan dalam wabah Corona saat ini, selebihnya untuk bayar gaji ASN dan lainya,” katanya.

Roy menegaskan, dalam keadaan darurat pandemi Corona, yang harus diselamatkan ialah kesehatan dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, lanjut Roy, dibutuhkan keberpihakan dan keberanian dari pemerintah untuk segera mengambil keputusan darutat.

“Iya dong, ini keadaan darurat membutuhkan kebijakan darurat. Yang gak boleh itu APBD dikorupsi atas nama bencana. Tapi kalau untuk membantu masyarakat yang membutuhkan karena bencana, itu justru wajib,” tegasnya.

Roy juga mengatakan, bantuan sosial yang diberikan Pemkot Depok kepada masyarakat senilai Rp250 ribu, belum semua mendapatkannya.

“Ini terjadi disemua kecamatan dan kelurahan seluruh Kota Depok. Sementara sudah sebulan lebih rakyat tidak bekerja tidak punya penghasilan, bahan makanan sudah habis keperluan terus meningkat,” katanya.