POLITIK

Pengamat: Komunikasi Kabinet dan Jajarannya dalam Penanganan Covid-19 Belum Efektif

MONITOR, Jakarta – Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengkritik manajemen komunikasi kabinet Jokowi dan jajaranya dalam persoalan penanganan pandemi virus corona atau covid-19 belum efektif.

Hal tersebut disampaikan Emrus merespon Presiden Jokowi yang meminta jajaran kabinet menyampaikan komunikasi efektif dan memberikan penjelasan yang transparan mengenai penanganan virus corona sehingga tidak ada kesimpangsiuran informasi yang membuat masyarakat menjadi resah.

“Saya 1000 % setuju pernyataan Presiden. Jika dilakukan analisis isi dari aspek komunikasi, sungguh banyak data pesan komunikasi penanganan covid-19 dari kabinet dan jajarannya yang tidak efektif di berbagai media massa yang mendasari pernyataan Presiden tersebut,” kata Emrus melalui keterangan tertulisnya. Rabu (15/4/2020).

“Sebagai seorang komunikolog, saya sangat menaruh perhatian terhadap manajemen komunikasi dari kabinet dan jajarannya dalam penanganan covid-19. Berdasarkan pengamatan, saya berkesimpulan, pesan Presiden benar dan tak terbantahkan,” tegas Direktur Eksekutif EmrusCorner itu.

Sejalan dengan “sentilan” Presiden kepada jajaran kabinet, Emrus menyatakan sebelumnya sudah menyampaikan kritik dan masukan kepada semua pihak yang bertanggungjawab mengelola komunikasi di jajaran kabinet terkait penanganan covid-19. Namun hingga sekarang menurutnya sama sekali belum ada perubahan.

“Banyak bukti lemahnya komunikasi kementerian. Salah satu di antaranya, masih ada penolakan pemakaman jenazah korban covid-19 dari beberapa warga di beberapa wikayah,” terang Emrus.

Menurut Emrus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyebaran dan penanganan dampak covid-19 merupakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Biro Komunikasi & Informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan hal tersebut menurutnya belum berjalan baik.

“Dari hari ke hari belum ada perbaikan. Bahkan ada muncul pandangan yang berbeda dari dua kementerian tentang masalah yang sama terkait penanganan virus corona,” ungkapnya.

“Saya melihat belum ada narasi “utuh” dalam pengelolaan komunikasi terkait virus corona dari jajaran kabinet kementerian,” tegasnya.

Emrus membeberkan jika lemahnya komunikasi kabinet membuat masyarakat resah. Bahkan yang dilakukan kabinet dan jajarannya cenderung improvisasi komunikasi. Tentu ini tidak profesional. Hal ini terjadi antara lain, kepala biro komunikasi bukan dari latar belakang komunikolog.

“Untuk itu, saya menyarankan agar semua menteri mengevaluasi kompetensi komunikasi kepala biro komunikasi di kementeriannya. Evaluasi, bekerja sama dengan jurusan komunikasi di perguruan tinggi,” katanya.

Jika komunikasi pemerintah penanganan covid-19 dikelola baik, terang Emrus maka menjadi leading sector isu terkait covid-19 di tengah masyarakat. Efek lanjutnya, terjadi “imunisasi komunikasi” pada peta kognisi dan sikap publik. Dengan demikian, ketika ada pesan hoaks, masyarakat serta merta menolaknya karena sudah terbentuk “antibodi” komunikasi pada diri khalayak.

“Kritik dan masukan saya terkait lemahnya manajemen komunikasi yang efektif sudah dimuat di berbagai media masa. Pengelolaan komunikasi kabinet dan jajarannya terkait covid-19 masih bagaikan “pemadam kebakaran”,” pungkas Emrus.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

10 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

11 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

13 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

13 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

13 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

14 jam yang lalu