MEGAPOLITAN

IPW: Kapolda Harus Tegas Batalkan Pemilihan Wagub DKI

MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana harus tegas dalam menjalankan maklumat Kapolri Jendral Idham Aziz dan imbaun Presiden Jokowi agar masyarakat menjauhkan aktifitas kumpul-kumpul selama status tanggap darurat wabah virus corona.

Penyataan itu dilontarkan IPW lantaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI akan melangsungkan pemilihan wakil gubernur (Pilwagub) Jakarta, Senin (6/4) besok.

“Kapolda harus bisa bersikap tegas kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, agar membatalkan pemilihan Wagub Jakarta,”tegas Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Minggu (5/4)

Menurut Neta, dengan status bahaya virus Corona, dengan jumlah pasien yang terinfeksi hampir 2000 orang lebih di seluruh Indonesia apakah pantas DPRD menggelar pemilihan Wagub.

Neta pun menilai, pemilihan Wagub bukan lah hal yang penting dan urgen bagi warga Jakarta. Terlebih, selama ini tidak ada wagub juga tak masalah bagi warga Jakarta maupun bagi Anies.

“Di pimpin oleh Anies sendiri, Jakarta bisa berjalan normal. Yang terpenting adalah kesehatan warga Jakarta tidak terganggu. Pelarangan ini perlu dilakukan secara tegas, mengingat Pak Anies berkali kali menegaskan bahwa pandemi Corona di Jakarta sudah sangat parah dan terbesar di Indonesia,”terangnya.

Selain itu, maklumat Kapolri dan imbauan Jokowi harus dipatuhi seluruh Kapolda di negeri ini. Tanpa terkecuali Jika memang ada kerumunan, maka harus dibubarkan, termasuk jika DPRD DKI tetap nekat melakukan pemiihan wagub.

“Jika Kapolda memberikan ijin pelaksanaan Pilwagub, berarti Kapolda menganggap maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul pada masyarakat, tidak memiliki pengaruh dan tidak dihargai sama sekali. Jadi sebaiknya Kapolri harus segera mencabut maklumat tersebut,”imbuhnya.

“Buat apa ada maklumat kalau tidak digunakan. Itu artinya makluat itu tidak ada wibawanya. Sebaiknya dicabut maklumat itu, untuk menjaga kewibawaan Polri dan Kapolri,”pungkasnya.

Recent Posts

Mahasiswa KKN FIKOM Universitas Pancasila Gelar Pelatihan Digital Marketing, Perkuat Daya Saing UMKM Desa Tonjong

MONITOR, Bogor – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 2 Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas…

7 jam yang lalu

SETARA Institute Kritik Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Pers Hendardi, mengkritik pelibatan Bintara Pembina Desa…

8 jam yang lalu

Nanik S Deyang Mundur, Ketua DPR Dorong Kepala BGN Baru Bisa Perbaiki Kinerja Lembaga

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi mundurnya Nanik S. Deyang dari jabatannya…

10 jam yang lalu

Kemenag Perkuat Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan Keagamaan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan melalui…

10 jam yang lalu

Danantara Indonesia Tinjau Transformasi Layanan Jasa Marga

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono mendampingi Kepala…

10 jam yang lalu

HKTI Lumajang dan Disperindag Jatim Perkuat Jalur Ekspor, Tinjau Langsung Rantai Pasok Produk Pertanian di Hong Kong

MONITOR, Hong Kong – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang bersama Dinas Perindustrian dan…

10 jam yang lalu