MEGAPOLITAN

IPW: Kapolda Harus Tegas Batalkan Pemilihan Wagub DKI

MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana harus tegas dalam menjalankan maklumat Kapolri Jendral Idham Aziz dan imbaun Presiden Jokowi agar masyarakat menjauhkan aktifitas kumpul-kumpul selama status tanggap darurat wabah virus corona.

Penyataan itu dilontarkan IPW lantaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI akan melangsungkan pemilihan wakil gubernur (Pilwagub) Jakarta, Senin (6/4) besok.

“Kapolda harus bisa bersikap tegas kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, agar membatalkan pemilihan Wagub Jakarta,”tegas Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Minggu (5/4)

Menurut Neta, dengan status bahaya virus Corona, dengan jumlah pasien yang terinfeksi hampir 2000 orang lebih di seluruh Indonesia apakah pantas DPRD menggelar pemilihan Wagub.

Neta pun menilai, pemilihan Wagub bukan lah hal yang penting dan urgen bagi warga Jakarta. Terlebih, selama ini tidak ada wagub juga tak masalah bagi warga Jakarta maupun bagi Anies.

“Di pimpin oleh Anies sendiri, Jakarta bisa berjalan normal. Yang terpenting adalah kesehatan warga Jakarta tidak terganggu. Pelarangan ini perlu dilakukan secara tegas, mengingat Pak Anies berkali kali menegaskan bahwa pandemi Corona di Jakarta sudah sangat parah dan terbesar di Indonesia,”terangnya.

Selain itu, maklumat Kapolri dan imbauan Jokowi harus dipatuhi seluruh Kapolda di negeri ini. Tanpa terkecuali Jika memang ada kerumunan, maka harus dibubarkan, termasuk jika DPRD DKI tetap nekat melakukan pemiihan wagub.

“Jika Kapolda memberikan ijin pelaksanaan Pilwagub, berarti Kapolda menganggap maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul pada masyarakat, tidak memiliki pengaruh dan tidak dihargai sama sekali. Jadi sebaiknya Kapolri harus segera mencabut maklumat tersebut,”imbuhnya.

“Buat apa ada maklumat kalau tidak digunakan. Itu artinya makluat itu tidak ada wibawanya. Sebaiknya dicabut maklumat itu, untuk menjaga kewibawaan Polri dan Kapolri,”pungkasnya.

Recent Posts

Tinjau Peserta TIH, Menaker Minta Buktikan Keunggulan Produk

MONITOR, Bekasi — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta peserta Talent and Innovation Hub (TIH) memastikan…

4 jam yang lalu

Menjangkau Siberut Memperkuat Wirausaha Terdampak Bencana

MONITOR, Jakarta - Di tengah bentang Samudra Hindia, Pulau Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra…

15 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Subkultur Pesantren Menjadi Identitas dalam Sistem Pendidikan Nasional

MONITOR - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. H. Suwendi, M.Ag., menegaskan bahwa…

20 jam yang lalu

Analis: Listyo Sigit di KSP Perkuat Perspektif Keamanan dalam Pengawalan Pembangunan

MONITOR, Jakarta - Perpindahan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kapolri ke Kepala Staf…

20 jam yang lalu

Panen Padi Temanggung Tembus 10,2 Ton/Ha, Komisi IV DPR dorong Pemupukan Berimbang

MONITOR, Temanggung - Produktivitas padi di demplot seluas 5 hektare di Desa Plosogaden, Kecamatan Candiroto,…

22 jam yang lalu

Kemenhaj–Kemendagri Padankan Data Jemaah Haji, Pastikan Antrean Lebih Akurat

MONITOR, Jakarta - Dalam upaya meningkatkan akurasi, transparansi, dan kualitas pelayanan ibadah haji, Menteri bersama…

1 hari yang lalu