MEGAPOLITAN

IPW: Kapolda Harus Tegas Batalkan Pemilihan Wagub DKI

MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana harus tegas dalam menjalankan maklumat Kapolri Jendral Idham Aziz dan imbaun Presiden Jokowi agar masyarakat menjauhkan aktifitas kumpul-kumpul selama status tanggap darurat wabah virus corona.

Penyataan itu dilontarkan IPW lantaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI akan melangsungkan pemilihan wakil gubernur (Pilwagub) Jakarta, Senin (6/4) besok.

“Kapolda harus bisa bersikap tegas kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, agar membatalkan pemilihan Wagub Jakarta,”tegas Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Minggu (5/4)

Menurut Neta, dengan status bahaya virus Corona, dengan jumlah pasien yang terinfeksi hampir 2000 orang lebih di seluruh Indonesia apakah pantas DPRD menggelar pemilihan Wagub.

Neta pun menilai, pemilihan Wagub bukan lah hal yang penting dan urgen bagi warga Jakarta. Terlebih, selama ini tidak ada wagub juga tak masalah bagi warga Jakarta maupun bagi Anies.

“Di pimpin oleh Anies sendiri, Jakarta bisa berjalan normal. Yang terpenting adalah kesehatan warga Jakarta tidak terganggu. Pelarangan ini perlu dilakukan secara tegas, mengingat Pak Anies berkali kali menegaskan bahwa pandemi Corona di Jakarta sudah sangat parah dan terbesar di Indonesia,”terangnya.

Selain itu, maklumat Kapolri dan imbauan Jokowi harus dipatuhi seluruh Kapolda di negeri ini. Tanpa terkecuali Jika memang ada kerumunan, maka harus dibubarkan, termasuk jika DPRD DKI tetap nekat melakukan pemiihan wagub.

“Jika Kapolda memberikan ijin pelaksanaan Pilwagub, berarti Kapolda menganggap maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul pada masyarakat, tidak memiliki pengaruh dan tidak dihargai sama sekali. Jadi sebaiknya Kapolri harus segera mencabut maklumat tersebut,”imbuhnya.

“Buat apa ada maklumat kalau tidak digunakan. Itu artinya makluat itu tidak ada wibawanya. Sebaiknya dicabut maklumat itu, untuk menjaga kewibawaan Polri dan Kapolri,”pungkasnya.

Recent Posts

Kiai Manarul Hidayat Restui Gus Hery Haryanto Azumi Maju Calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35

MONITOR, Depok – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, dukungan terhadap munculnya kader-kader terbaik…

7 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Peluang Kemitraan Global bagi Pengusaha UMKM

MONITOR, Badung – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mendorong penguatan kemitraan antara…

10 jam yang lalu

Menag Dorong Pesantren Cetak Leader Sekaligus Manager

MONITOR, Yogyakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren harus mampu melahirkan generasi yang…

10 jam yang lalu

Layanan Kesehatan Haji Diminta Siaga Hadapi Kedatangan Jemaah Gelombang Kedua di Madinah

MONITOR, Madinah - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta layanan kesehatan…

11 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Pentingnya Pelindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Penerima Upah

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja…

11 jam yang lalu

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026: Lewat Roadmap Net Zero Emission, Jasa Marga Wujudkan Komitmen ‘Saatnya Beraksi untuk Iklim’

MONITOR, Jakarta - Menandai momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang mengusung tema nasional "Saatnya…

11 jam yang lalu