IPW Tolak Wacana Menkumkam Bebaskan Napi Koruptor dengan Dalih Corona

Ketua Presidium IPW Neta S Pane (foto; Sapto Fama/ Monitor)

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras adanya wacana untuk membebaskan para napi koruptor dengan dalih wabah Covid 19. Apapun alasannya, membebaskan napi koruptor adalah sebuah kejahatan baru oleh oknum pejabat negara.

Hal ini disampaikan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (3/4).

“Untuk itu, intel KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung harus menelusuri, apakah ada bau korupsi dan suap di balik wacana ini,” kata Neta.

Menurut dia, selama ini bangsa Indonesia sibuk memerangi korupsi. Bahkan, KPK dibentuk dan itupun belum bisa mengurangi angka korupsi. Para pejabat tidak pernah jera melakukan korupsi. Neta terheran, mengapa tiba-tiba ada wacana hendak membebaskan napi koruptor dengan dalih wabah Covid 19.

“Padahal Menkumham belum pernah memaparkan Lapas mana yang sudah terkena wabah Corona. Seolah Menkumham lupa bahwa korupsi, sama dengan terorisme dan narkoba adalah kejahatan luar biasa,” ketusnya.

Oleh karena itu, IPW berharap segenap bangsa Indonesia harus menolak wacana gila membebaskan koruptor dengan dalih wabah Corona. Namun untuk membebaskan napi kelas teri dengan dalih wabah Corona, IPW masih menyetujuinya.

“IPW berharap Menkumham tetap selektif dalam memberikan toleransi bagi pembebasan napi di tengah wabah virus Corona ini,” ujar dia.

Setidaknya, ada empat hal utama dalam proses pembebasan napi kelas teri. Pertama, napi yang usianya 60 tahun ke atas. Kedua, napi yang memang sudah sakit-sakitan.

“Ketiga, napi yang masa hukumannya di bawah setahun. Keempat, napi yang melakukan kejahatan tergolong ringan,” sebut dia.

“Sedangkan napi residivis, pembunuh, perampok, pemerkosa, bandar narkoba, teroris dan koruptor jangan sekali sekali dibebaskan. Jika dibebaskan dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatannya pasca pembebasan dan kembali menjadi predator bagi masyarakat luas,” pungkasnya.