POLITIK

PKS: Pemerintah Makin Tak Fokus Tangani Corona

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menolak kebijakan Presiden Jokowi mengenai penetapan darurat sipil dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Menurut dia, seharusnya pemerintah menerapkan status Karantina Wilayah sebagai upaya menekan penyebaran wabah Wuhan tersebut.

“Kita tolak darurat sipil. Pemerintah blunder. Mestinya karantina wilayah (lockdown) berbasis UU No 6 Tahun 2018,” kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3).

Ketua DPP PKS ini menilai dalam kondisi darurat sipil, pemerintah akan semakin tidak fokus menangani pandemi corona. Sebab kewenangannya akan jadi meluas dan berpotensi tidak terkontrol.

“Darurat sipil memudahkan pemerintah menyadap, memeriksa, hingga menghentikan arus informasi. Bahkan menangkap bukan atas dasar melanggar social distancing,”paparnya.

Harusnya, saran Mardani, pemerintah fokus membuat aturan social dan physical distancing dengan disiplin ketat, dengan tetap menjaga masyarakat berpenghasilan rendah terjamin kesejahteraannya.

“Bila perlu, Pak Jokowi melaksanakan Karantina Wilayah (lockdown), karena dengan ini bisa parsial di beberapa daerah. Kalau Darurat Sipil, kita tolak. Ayo kedepankan Karantina Wilayah atau lockdown,” pungkasnya.

Recent Posts

Menhan dan Panglima TNI Tegaskan Pertahanan jadi Penopang Stabilitas Nasional

MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kasau, Wakasad, dan Wakasal mendampingi…

1 jam yang lalu

DPR Minta BPOM dan Aparat Tindak Produsen Jamu Nakal yang Bahayakan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti temuan Badan Pengawas…

8 jam yang lalu

Mentan Amran Banjir Apresiasi dari Komisi IV DPR RI

MONITOR, Jakarta - Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi besar kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi…

13 jam yang lalu

Perkuat Komitmen Keberlanjutan, JNT Salurkan Bantuan Sarana Pendidikan dan Ibadah di Sekitar Ruas Tol Belmera

MONITOR, Medan - Dalam rangka menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Jasamarga Nusantara…

13 jam yang lalu

Panja Reformasi APH Dinilai Jadi Upaya DPR Bereskan Penegakan Hukum di Indonesia

MONITOR, Jakarta - Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hairunnas menyambut baik langkah Komisi III…

13 jam yang lalu

Harmonisasi Tradisi dan Modernitas Warnai Gagasan Penguatan Pesantren di Sumatera Barat

MONITOR, Padang – Upaya pemerintah memperkuat ekosistem pendidikan Islam melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren mendapat…

14 jam yang lalu