Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera
MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menolak kebijakan Presiden Jokowi mengenai penetapan darurat sipil dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Menurut dia, seharusnya pemerintah menerapkan status Karantina Wilayah sebagai upaya menekan penyebaran wabah Wuhan tersebut.
“Kita tolak darurat sipil. Pemerintah blunder. Mestinya karantina wilayah (lockdown) berbasis UU No 6 Tahun 2018,” kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3).
Ketua DPP PKS ini menilai dalam kondisi darurat sipil, pemerintah akan semakin tidak fokus menangani pandemi corona. Sebab kewenangannya akan jadi meluas dan berpotensi tidak terkontrol.
“Darurat sipil memudahkan pemerintah menyadap, memeriksa, hingga menghentikan arus informasi. Bahkan menangkap bukan atas dasar melanggar social distancing,”paparnya.
Harusnya, saran Mardani, pemerintah fokus membuat aturan social dan physical distancing dengan disiplin ketat, dengan tetap menjaga masyarakat berpenghasilan rendah terjamin kesejahteraannya.
“Bila perlu, Pak Jokowi melaksanakan Karantina Wilayah (lockdown), karena dengan ini bisa parsial di beberapa daerah. Kalau Darurat Sipil, kita tolak. Ayo kedepankan Karantina Wilayah atau lockdown,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri…
MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap langkah…
MONITOR, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, memberikan pernyataan tegas terkait implementasi…
MONITOR, Jakarta – Lembaga pemeringkatan internasional SCImago Institutions Rankings (SIR) 2026 menempatkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta…
MONITOR, Cikampek — Arus balik Idulfitri 1447 H/2026 dari wilayah Timur Trans Jawa menuju Jakarta masih…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Ketenagakerjaan…