MEGAPOLITAN

Cegah Penyebaran Corona, Pemkot Depok Tunda Pelaksanaan Bursa Kerja

MONITOR, Depok – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok memastikan kegiatan Bursa Kerja skala besar yang rencananya digelar pada bulan April 2020 ditunda hingga pertengahan tahun. Hal ini sebagai upaya meminimalisir penyebaran virus Corona atau Covid-19. 

“Seharusnya kegiatan Bursa Kerja kami gelar di bulan April, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Depok ke-21. Namun, karena ada pandemi Corona, kami pastikan jadwalnya tertunda hingga pertengahan tahun,” kata Kepala Disnaker Kota Depok, Manto, di Balaikota Depok, Senin (30/3).

Dikatakannya, segala kemungkinan bisa terjadi. Namun demikian, pihaknya akan menunggu instruksi lanjutan dengan melihat situasi dan kondisi.

“Kita tidak bisa memaksakan keadaan. Pada dasarnya kami sudah siap untuk kegiatan bursa kerja tetapi tidak mungkin kami selenggarakan karena kegiatan ini melibatkan banyak orang dengan skala besar,” ujarnya.

Selain Bursa Kerja, lanjut Manto, pihaknya juga menunda beberapa kegiatan yang sudah terjadwal. Seperti pelatihan berbasis masyarakat yaitu tataboga yang seyogyanya dilaksanakan di lokasi Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos. 

“Untuk pelatihan berbasis kompetensi yaitu perbengkelan roda dua, juga kami selesaikan lebih cepat dengan materi yang kita padatkan, sepekan yang lalu. Peserta sudah dapat sertifikat. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa menjalani aktivitas seperti biasa,” harapnya.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

10 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

11 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

13 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

13 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

13 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

13 jam yang lalu