BERITA

PKS Desak Pemerintah Segera Lakukan Lockdown di Kota-kota Besar

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendesak DPR untuk memaksa pemerintah segera melakukan lockdown, mengingat jumlah pasien terpapar virus corona semakin meningkat.

Ia mengatakan, kebijakan lockdown bisa dilakukan secara pasrsial di kota-kota besar yang memiliki potensi cepat penyebarannya. Untuk wilayah Jabodetabek, ia menyarankan agar segera diterapkan lockdown.

“Justru saat seperti ini DPR mesti jadi mitra pemerintah bergandeng tangan menjaga masyarakat. Yang terpenting justru memaksa pemerintah lockdown parsial, Jabodetabek dan kota besar,” kata Mardani dalam keterangannya, Rabu (25/3).

Lebih lanjut, ia meminta DPR turut membantu pemerintah memudahkan pembahasan APBN, anggaran tersebut nantinya untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).

“Membuat regulasi yang memudahkan pemerintah membahas APBN Perubahan agar alokasi untuk COVID-19 dapat segera diwujudkan. Membantu pemerintah untuk BLT dan lain-lain,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR itu menilai pemerintah perlu menambah jumlah rumah sakit darurat dengan memanfaatkan hotel-hotel BUMN, menurutnya hal itu bisa dilakukan tidak hanya di hotel wisma atlet. Ia pun menolak wacana gedung DPR akan dijadikan rumah sakit sementara, hal itu menurutnya gedung DPR tidak cocok dijadikan penginapan.

“Hotel-hotel BUMN sekarang tingkat hunian rendah. Semua sudah siap dan tidak perlu renovasi. DPR tidak cocok karena tidak didisain untuk menginap,” ungkapnya.

Recent Posts

Laba Tembus Rp1,9 Triliun Pada Semester I 2026: Jasa Marga Kian Perkuat Ekosistem Jalan Tol Nasional

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) terus membuktikan resiliensi dan kepemimpinannya di industri jalan tol nasional dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional…

14 jam yang lalu

Muktamar NU Memanas; 9 Ulama Jadi Penentu, Hery Haryanto Azumi Berpeluang jadi Jalan Tengah

MONITOR, Jombang - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memasuki fase krusial. Konfigurasi kepemimpinan PBNU periode 2026–2031…

1 hari yang lalu

Kasus Yogi Mentawai: Ombudsman Dorong Negara Kedepankan Pembinaan

MONITOR, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga…

2 hari yang lalu

Kuasa Hukum UIN Jakarta: Penataan SIP Pamulang Bagian dari Pengamanan Aset Negara

MONITOR, Jakarta - Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, S.H., M.H., menegaskan penataan dan…

2 hari yang lalu

Jelang ESDP 2027, Kemnaker dan IM Japan Perkuat Kesiapan Peserta Pemagangan Indonesia

MONITOR, Tokyo – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Manpower Development Organization (IM Japan) membahas kesiapan…

3 hari yang lalu

Menteri UMKM Pastikan Banpres bagi UMKM Terdampak Bencana Sumatera Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan Bantuan Presiden…

3 hari yang lalu