PARLEMEN

Ketimbang Tes Corona, DPR Diminta Siapkan Skema Pembiayaan Pasien Covid-19

MONITOR, Jakarta – Wacana pelaksanaan tes cepat Covid-19 atau Rapid Test bagi anggota DPR beserta keluarganya tengah menjadi polemik. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah bersama DPR justru harus segera menyiapkan peraturan terkait pembiayaan pasien virus Corona oleh BPJS.

Menurutnya, hal tersebut lebih penting ketimbang wacana rapid test Covid-19 bagi anggota dewan. Hidayat menilai peraturan tersebut harus segera dibuat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, sehingga memberikan kepastian untuk pelaksanaannya di lapangan.

“Salah satu yang krusial untuk dibahas adalah seputar peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban yang terdampak COVID-19,” ujar Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Selasa (24/3).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 pasal 52 ayat (1) huruf O Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam pasal tersebut mengecualikan kejadian luar biasa atau wabah sebagai suatu kondisi yang dijamin dalam pelayanan kesehatan BPJS.

“Itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan masalah & keraguan di lapangan,” ujarnya.

Wakil Majelis Syura PKS ini pun berharap, rapat dengan pemerintah bisa segera dilakukan, meskipun saat ini DPR sedang dalam perpanjangan masa reses, yang diakibatkan pandemi covid-19.

“Di saat genting saat ini, mekanisme pengawasan oleh DPR harus juga tetap berjalan agar langkah yang diambil pemerintah benar-benar sesuai aturan hukum sehingga efektif dalam menangani wabah ini dengan baik,” jelas HNW.

Lebih lanjut, Ia mengatakan saat ini pemerintah masih menghinbau agar social distancing atau working from home (WFH), sehingga metode rapat bisa dilakukan secara jarak jauh. Dirinya pun menyarankan agar rapat bisa dilakukan dengan teleconference.

“Itu lebih baik daripada wacana Rapid Test Covid 19 untuk seluruh Anggota DPR RI dan keluarganya yang membuat gaduh di masyarakat, dan juga sudah ditolak oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI,” tuturnya.

Recent Posts

Menag Ungkap Alasan Pilih NTB sebagai Tuan Rumah IES Forum dan Expo 2025

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Indonesia Ekonomi Syariah (IES) Forum dan Expo…

2 jam yang lalu

Desak Agar Jangan Ada Kriminalisasi Warga Adat, DPR Disebut Bela Rakyat

MONITOR, Jakarta - Kasus pemidanaan 11 warga adat Maba Sangaji di Halmahera Timur, Maluku Utara,…

2 jam yang lalu

Mentan Amran Dampingi Pertemuan Bilateral, Indonesia Buka Peluang Tingkatkan Ekspor Pertanian Ke Brazil

MONITOR, Jakarta - Indonesia dan Brasil memperkuat hubungan strategis untuk memperluas kolaborasi ekonomi, perdagangan, energi,…

4 jam yang lalu

Bahasa Indonesia Dipakai di 57 Negara, Komisi X DPR: Perkuat Identitas Nasional

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menilai pengakuan internasional…

4 jam yang lalu

Entrepreneur Hub Finance Talk Jember 2025 Perluas Pembiayaan Inklusif bagi Wirausaha

MONITOR, Jawa Timur - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Deputi Bidang Kewirausahaan…

5 jam yang lalu

Tujuh Kader PWNA Banten Resmi Bersertifikat Penyelia Halal

MONITOR, Banten - Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) Banten melalui Asosiasi Pengusaha Nasyiatul Aisyiyah (APUNA)…

5 jam yang lalu